Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

ADVERTISEMENT

Round-Up

Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 23:08 WIB

Buntut Maladministrasi TWK, Ombudsman Harap Presiden Bina 5 Pejabat Ini

Ombudsman RI menemukan maladministrasi proses tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Ombudsman pun berharap KPK melakukan tindakan perbaikan atau korektif.

Setidaknya ada 4 tindakan korektif yang disampaikan anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers pada Rabu (21/7/2021), yaitu sebagai berikut:

- Memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah;
- Terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan;
- Hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK; dan
- Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020 serta maladministrasi dalam proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, proses pelaksanaan asesmen TWK, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021

Namun, bila dalam 30 hari ke depan tindakan perbaikan itu tidak dilakukan, Ombudsman berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak. Ombudsman turut memberikan saran perbaikan ke Jokowi sebagai berikut:

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.
4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM aparatur unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

"Harapan ke depan karena tindakan korektif ini Ombudsman memberikan waktu bagi KPK dan BKN selama 30 hari untuk merespons dan tentu saja melaksanakan tindakan-tindakan korektif kita berharap akan berhenti di sana. Sangat penting untuk KPK dan Ombudsman taat hukum, taat asas, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Ombudsman," kata Robert.

"Jika dalam 30 hari tindakan korektif tidak dilaksanakan dan Ombudsman akan monitoring untuk memantau itu tetapi jika tidak diindahkan maka kepada KPK dan kepada BKN akan diberikan rekomendasi dan itu wajib dilaksanakan 60 hari ke depan setelah 30 hari tindakan korektif tidak dilaksanakan, jika tidak, maka akhirnya ini kembali pada Presiden," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT