Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

ADVERTISEMENT

Round-Up

Ombudsman Putar Balik Putusan 75 Pegawai KPK yang Diberhentikan 

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 23:08 WIB

75 Pegawai Tak Lulus TWK Diminta Diangkat ASN Sebelum 30 Oktober


Ombudsman RI menemukan pelbagai maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK). Dalam TWK itu, total ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Namun dalam paparan yang disampaikan anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, KPK diminta mengangkat 75 pegawai itu menjadi ASN. Sebab, Robert menilai ada temuan maladministrasi pada tahapan pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil.

"Atas pendapat dan temuan, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang ditujukan pada KPK," ucap Robert dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Robert meminta KPK memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah. Selain itu, dia meminta pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberi kesempatan memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK," ucap Robert.

Selain itu, Robert meminta KPK mengangkat 75 pegawai itu menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021. Tindakan korektif itu disampaikan Ombudsman ke KPK.

"Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020 serta maladministrasi dalam proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, proses pelaksanaan asesmen TWK, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021," ucapnya.

Ombudsman Ungkap BKN Tak Kompeten Urus TWK KPK!

Ombudsman RI mengungkap Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak kompeten dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Apa sebabnya?

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan BKN awalnya mengusulkan dalam rancangan Peraturan KPK agar TWK ini dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Namun, menurut Robert, pelaksanaannya malah dilakukan sepenuhnya oleh BKN.

"Namun, untuk kasus ini, ternyata dalam pelaksanaannya BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut," ucap Robert dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

"Yang BKN punya itu alat ukur terkait dengan seleksi CPNS, tapi tidak untuk kasus terkait alih status pegawai KPK," imbuhnya.

Oleh karena BKN disebut Robert tidak memiliki alat ukur, BKN menggunakan instrumen dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Namun nyatanya, disebut Robert, BKN tidak memiliki dasar yang jelas.

"Menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi Angkatan Darat yang mendasarkan pelaksanaannya pada Keputusan Panglima Nomor 1078 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Personel bagi PNS atau TNI di lingkungan TNI, dan BKN tidak memiliki atau menguasai salinan keputusan Panglima tersebut," ucap Robert.

"Karena dia tidak memiliki, maka kita kemudian sulit untuk memastikan kualifikasi para asesor yang dilibatkan, yaitu Dinas Psikologi Angkatan Darat, Bais TNI, Pusintel Angkatan Darat, BNPT, BIN," imbuhnya.

Robert mengaku tidak mencermati substansi pertanyaan dalam TWK itu. Namun, atas temuan itu, Ombudsman menyebut BKN tidak kompeten dalam penyelenggaraan TWK KPK itu.

"Ombudsman berpendapat bahwa BKN tidak kompeten. Ini juga kalau di Ombudsman inkompetensi adalah salah satu bentuk maladministrasi," ucap Robert.

"Seharusnya kalau BKN tidak memiliki kompetensi atau kemudian dia mengundang lima lembaga lain untuk melakukan asesmen, dia wajib menyampaikan hal tersebut ke KPK karena KPK user pengguna dan KPK menurut Perkom Nomor 1 Tahun 2021 adalah pelaksana asesmen KPK, dilakukan KPK bekerja sama dengan BKN. Jadi wajib untuk kemudian disampaikan, yang itu tidak terjadi, tidak dilakukan (oleh BKN)," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT