Round Up

Senayan Bela Pusat soal 'KKB Teroris' saat Gubernur Papua Beda Pendapat

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 01 Mei 2021 07:42 WIB
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua
Ilustrasi KKB Papua (Foto: Mindra Purnomo)
Jakarta -

Pemerintah telah resmi menyatakan KKB Papua menjadi teroris, Gubernur Papua Lukas Enembe pun meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris. Sejumlah anggota Dewan pun membela pusat dengan menilai julukan teroris itu sudah tepat.

Diketahui Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Luqman Hakim, mengkritik tanggung jawab Lukas Enembe sebagai pemimpin terkait persoalan di Papua selama ini.

"Dari tujuh poin yang disampaikan Gubernur Papua, tidak terlihat di mana Pemprov Papua mengambil tanggung jawab atas gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok teroris separatis di Papua," kata Luqman saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).

Luqman mengatakan selama ini Lukas Enembe hanya melemparkan seluruh masalah di Papua terkait KKB ke pemerintah pusat. Dia menyayangkan sikap Lukas Enembe yang dianggapnya tidak pernah memberi terobosan.

"Terlihat Gubernur Papua melemparkan seluruh masalah di sana kepada pemerintah pusat. Harusnya Gubernur Papua sebagai bagian dari aparat negara yang memimpin di sana, menunjukkan langkah-langkah terobosan untuk mengatasi gangguan dari kelompok teroris separatis," ucapnya.

Lebih lanjut, Luqman juga menanggapi tindakan Lukas Enembe yang justru membawa persoalan di Papua ke forum dewan keamanan PBB. Menurutnya, persoalan di Papua seharusnya diselesaikan sendiri.

"Gangguan keamanan ataupun ancaman terhadap kedaulatan NKRI oleh siapa pun, harus kita sendiri yang memutuskan kebijakannya sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Nasib bangsa dan negara ini tidak boleh kita serahkan kepada pihak lain, termasuk kepada PBB," ujarnya.

Kemudian Luqman juga menegaskan kewajiban Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua yang seharusnya mendukung keputusan pemerintah pusat menciptakan keamanan di Papua.

"Kewajiban Gubernur Papua adalah mengamankan keputusan pemerintah pusat terkait upaya pengendalian keamanan di sana. Menciptakan kedamaian di bumi Papua merupakan pintu utama melaksanakan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Papua secara adil dan merata," tuturnya.

"Saran saya, selain mengikuti keputusan pemerintah pusat, Gubernur Papua perlu menghidupkan kembali pendekatan budaya untuk menciptakan kedamaian di bumi Papua," sambung Luqman.

Tak hanya itu, Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana sepakat dengan label teroris yang disematkan kepada KKB Papua. Hikmahanto menyatakan langkah Pemerintah menerapkan UU Terorisme untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah tepat. Ia menilai dunia memahami situasi Indonesia dalam menyelesaikan teroris di Papua.

"Pemberlakuan ini sudah tepat," kata Hikmahanto kepada wartawan, Jumat (30/3/2021).

Hikmahanto mengatakan, label teroris yang disematkan kepada KKB juga sudah tepat. Sebab, menurutnya, penggunaan kekerasan oleh KKB sudah mengarah pada terorisme.

Hikmahanto pun menjelaskan perihal penggunaan kekerasan oleh KKB. Menurutnya, ada tiga kategori penggunaan kekerasan oleh KKB.

"Pertama, kategori penggunaan kekerasan dalam bentuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pihak-pihak seperti ini menggunakan kekerasan namun tidak ada niatan dari pelaku untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatisme," ujar Rektor Universtas Ahmad Yani, Bandung itu.

Kedua adalah kategori penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI. Hikmahanto mengatakan, kategori ini dalam UU TNI disebut sebagai separatisme bersenjata. Menurutnya, pihak-pihak ini dengan jelas memiliki ideologi untuk memisahkan diri.

Hikmahanto juga meyakini, dunia dan masyarakat internasional sangat bisa memahami bila pemerintah akan memberlakukan UU Terorisme atas penggunaan kekerasan oleh KKB.

"Masyarakat internasional akan memahami penggunaan kekerasan oleh pemerintah bukanlah justifikasi untuk bertindak secara represif di tanah Papua," pungkas Hikmahanto.

Simak video 'Mahfud Md: 92 Persen Rakyat Papua Pro-Republik Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]