Suara Mahasiswa

GMKI Nilai Cap Teroris ke KKB Tak Selesaikan Konflik Papua

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 30 Apr 2021 19:18 WIB
Ketua Umum GMKI, Jefri Gultom (Dok GMKI)
Ketua Umum GMKI, Jefri Gultom (Dok GMKI)
Jakarta -

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) merasa penyebutan teroris bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua bukan hal tepat. GMKI meminta pemerintah tidak gegabah menjadikan KKB sebagai teroris.

"Sikap pemerintah yang demikian gegabah justru menambah masalah baru, dalam konteks stigmatisasi baru terhadap warga Papua, secara sosial akan selalu dirugikan, secara budaya justru jadi penghambat baru dalam dialog Papua-Jakarta," ujar Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Menurut Jefri, tindakan pemerintah tersebut tidak menyelesaikan masalah Papua. Malah, baginya, akan ada ketegangan baru di Papua.

"Narasi itu bisa saja multitafsir dan penggunaan diksi terorisme tidak akan meredam eskalasi konflik di Papua, hal itu hanya akan menghasilkan ketegangan baru," kata Jefri.

GMKI meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan pendekatan pembinaan perdamaian atau peace building. Sehingga, konflik bersenjata di Papua bisa teratasi.

Pendekatan disarankan oleh GMKI adalah dengan membuka dialog secara kultural yang melibatkan para tokoh adat, tokoh gereja, maupun seluruh komponen masyarakat dalam membangun wacana perdamaian di tanah Papua.

"Kami minta pemerintah gunakan pendekatan peace building agar konflik di tanah Papua tidak terus berlanjut," katanya.

"Pengurus Pusat GMKI akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam visi GMKI pada butir perdamaian dan kemanusiaan. PP GMKI tetap menjadi barisan terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan," ujar Jefri.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri. Mahfud Md menegaskan pemerintah menyatakan KKB sebagai teroris.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Kamis (29/4).

Mahfud kemudian menjelaskan definisi teroris berdasarkan undang-undang tersebut. Dia juga menjelaskan definisi terorisme dalam undang-undang.

"Di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapa pun orang yang merencanakan menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional," jelas Mahfud Md.

Simak Video: KKB Papua Dinyatakan Teroris, Pemerintah Minta TNI-Polri Tindak Tegas

[Gambas:Video 20detik]




(aik/aik)