.webp)
Pemprov DKI pun membantah. Dinas Pariwisata DKI mengaku tidak kenal dengan dua pelaku dan menegaskan bukan pegawainya.
"Kita luruskan bahwa kedua oknum ini bukan pegawai Dinas Parekraf, bukan ASN, bukan honorer, bukan PDLP. Kami tidak mengenal dan tidak pernah merekomendasikan, jadi ini oknum," ujar Gumilar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Ketua Satgas Udara Penanganan COVID-19 Kolonel PAS MA Silaban (TNI AU) mengatakan dua oknum yang terlibat kasus tersebut hanya mengaku-ngaku sebagai petugas bandara. Dia menegaskan para pelaku tersebut bukan petugas bandara.
"Mereka memiliki kartu pas bandara, dan mereka tidak bertanggung jawab, tapi justru melakukan penyalahgunaan kartu pas bandara," ujar Silaban.
Silaban pun memastikan kasus ini akan didalami juga baik oleh Satgas Udara Penanganan COVID-19, Kantor Otoritas Bandara Wilayah I, dan Polri.
Di sisi lain, tiga orang berinisial JD, S, dan RW itu tidak ditahan polisi.
"Semuanya nanti kita nggak bisa dilakukan penahanan karena ancamannya di bawah 5 tahun," kata Yusri.
Ketiga pelaku kini terancam dijerat dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. Ketiganya pun kini masih berstatus sebagai terperiksa.
Polisi akan menggali keterangan lebih lanjut kepada para tiga pelaku sebelum menetapkan status tersangka.
"Masih harus gelar perkara (sebelum tetapkan tersangka). Kita masih lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan," ujar Yusri.
Dari pemeriksaan sejauh ini, pelaku JD diketahui telah dua kali menggunakan jasa S dan RW untuk bisa masuk ke Indonesia dari India tanpa harus melewati prosedur protokol kesehatan. S dan RW pun mengaku sebagai petugas protokol bandara.
Belum ada kejelasan soal asal muasal dua mafia karantina tersebut berasal. Keduanya masih menjadi misteri.
(idn/idn)
