.webp)
Atas permintaan DPRD Kota Makassar agar Danny-Fatma segera dilantik, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat pelantikan tersebut.
"Jadi gini, kembalikan ke aturan, tidak ada kewenangan gubernur mempercepat (pelantikan Danny-Fatma). Kita diatur oleh undang-undang, tidak ada kewenangan gubernur untuk mempercepat ataupun memperlambat (pelantikan), kita kerja profesional," kata Nurdin saat ditemui di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (29/1/2021).
Namun, Nurdin tidak menyebut undang-undang yang mengatur soal pelantikan kepala daerah itu. Dia lalu membantah pernyataan Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang menilai pelantikan Danny-Fatma sebagai walkot-wawalkot Makassar terpilih perlu dipercepat karena Makassar telah lama dipimpin pejabat wali kota yang bukan dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Nurdin, jabatan pejabat wali kota dengan wali kota definitif yang dipilih langsung rakyat sama saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Pj Walkot) yang dilantik itu pakai lambang Garuda loh, tidak ada bedanya dengan wali kota definitif. Cuma yang membedakan, satu dipilih rakyat, yang satu ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri," ujar Nurdin.
Nurdin lalu menegaskan, tidak ada urgensi untuk mempercepat pelantikan wali kota-wakil wali kota Makassar terpilih. Sebab saat ini Makassar tidak mengalami kekesongan kursi kepemimpinan. Pihak yang mendesak pelantikan Danny-Fatma segera dilakukan diminta untuk tidak membuat gaduh.
"Saya berharap jangan membuat gaduh pemerintahan, jangan buat gaduh. Nanti setelah pelantikan baru lah lakukan konsolidasi untuk menyusun program prioritas yang harus dilakukan," paparnya.
(nvl/jbr)
