Nurdin Jawab DPRD Makassar: Kami Tak Berwenang Percepat Pelantikan Walkot

Nurdin Jawab DPRD Makassar: Kami Tak Berwenang Percepat Pelantikan Walkot

Ibnu Munsir - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 13:24 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (Dok. Istimewa)
Foto: Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (Dok. Istimewa)
Makassar -

DPRD Kota Makassar meminta Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah untuk segera melantik Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar terpilih Ramdhan 'Danny' Pomanto-Fatmawati Rusdi Masse tanpa perlu menunggu pelantikan serentak. Atas permintaan DPRD Makassar itu, Nurdin menegaskan dirinya tak memiliki kewenangan untuk mempercepat pelantikan Danny-Fatma.

"Jadi gini, kembalikan ke aturan, tidak ada kewenangan gubernur mempercepat (pelantikan Danny-Fatma). Kita diatur oleh undang-undang, tidak ada kewenangan gubernur untuk mempercepat ataupun memperlambat (pelantikan), kita kerja profesional," kata Nurdin saat ditemui di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (29/1/2021).

Namun, Nurdin tidak menyebut undang-undang yang mengatur soal pelantikan kepala daerah itu. Dia lalu membantah pernyataan Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang menilai pelantikan Danny-Fatma sebagai walkot-wawalkot Makassar terpilih perlu dipercepat karena Makassar telah lama dipimpin pejabat wali kota yang bukan dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Nurdin, jabatan pejabat wali kota dengan wali kota definitif yang dipilih langsung rakyat sama saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Pj Walkot) yang dilantik itu pakai lambang Garuda loh, tidak ada bedanya dengan wali kota definitif. Cuma yang membedakan, satu dipilih rakyat, yang satu ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri," ujar Nurdin.

Nurdin lalu menegaskan, tidak ada urgensi untuk mempercepat pelantikan wali kota-wakil wali kota Makassar terpilih. Sebab saat ini Makassar tidak mengalami kekesongan kursi kepemimpinan. Pihak yang mendesak pelantikan Danny-Fatma segera dilakukan diminta untuk tidak membuat gaduh.

ADVERTISEMENT

"Saya berharap jangan membuat gaduh pemerintahan, jangan buat gaduh. Nanti setelah pelantikan baru lah lakukan konsolidasi untuk menyusun program prioritas yang harus dilakukan," paparnya.

"Hargai pejabat yang ada sekarang, karena kalau kita buat konflik, yang rugi rakyat, akhirnya semua tidak ada yang bekerja optimal. Kalau saya beri semangat kepada seluruh pejabat pemerintah kota dan jangan membuat statement-statement yang kira-kira bisa menurunkan imun (di masa pendemi)," lanjutnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya, KetuaDPRD Makassar mendesak Gubernur segera lantik Danny-Fatma tanpa tunggu pelantikan serentak>>>

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo meminta Gubernur Sulsel segera melantik Danny-Fatma tanpa perlu menunggu pelantikan bersama kepala daerah terpilih lainnya yang dijadwalkan pada tanggal 17 Februari mendatang. Sebab, Makassar telah lama dipimpin pejabat wali kota yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.

"Harapan kita, Makassar ini harusnya secara logika dan teori, harusnya lebih cepat dilakukan pelantikan tanpa menunggu pelantikan serentak tanggal 17 (Februari)," kata Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo usai sidang paripurna penetapan pasangan Danny-Fatmawati sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar terpilih di Kantor DPRD, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (28/1).

Menurut Rudi, pelantikan Danny-Fatma sebagai walkot-wawalkot tidak perlu menunggu jadwal pelantikan serentak kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020. Diketahui, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjadwalkan pelantikan serentak kepala daerah yang terpilih pada

"30 Bulan ini kita dipimpin oleh Pj Walkot. Ada 3 Pj selama 30 bulan ini sehingga secara logika teori ketatanegaraan, Makassar ini harusnya lebih dulu bisa dilakukan pelantikan wali kota terpilih karena sudah lama terjadi kekosongan kepemimpinan definitif atau pemimpin yang dipilih rakyat," tutur Rudi.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads