.webp)
Kemendagri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2021. Dalam evaluasi itu, Kemendagri menemukan adanya anggaran ngaco dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan data yang diterima, ada enam subkegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan total rancangan anggaran sebesar Rp 580.135.824.070.000. Pertama, subkegiatan pembahasan rancangan Perda Rp 5.112.555.027.000. Dana tersebut diuraikan dalam sub-objek belanja pakaian sipil lengkap (PSL), belanja modal peralatan studio audio, belanja modal personal komputer, dan belanja model peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD.
"Ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub kegiatan rancangan Perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan modal komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya ada juga anggaran subkegiatan pembahasan KUA dan PPAS Rp 153.649.748.978.000. Dana tersebut diuraikan dalam belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD. Yang ketiga adalah subkegiatan pembahasan KUA dan perubahan PPAS Rp 2.310.670.340.000 diuraikan dalam objek belanja pakaian sipil harian, belanja pakaian sipil lengkap, belanja pakaian dinas harian, dan belanja pakaian sipil resmi pada Sekretariat DPRD.
Keempat, subbagian kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan Rp 350.332.264.769.000. Dana tersebut diuraikan dalam obyek belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.
Kelima, subkegiatan kunjungan kerja dalam daerah Rp 27.272.043.970.000 antara lain diuraikan ke dalam objek belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD. Keenam, subkegiatan dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp 41.458.540.986.000.
Dari data tersebut disebutkan bahwa rencana anggaran tersebut tidak ada korelasi langsung dengan target kinerja.
"Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kegiatan," tulis data tersebut.
Bahri mengatakan, setelah anggaran itu diperbaiki, sisa dananya akan dimasukkan ke dana tak terduga (DTT). Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
"Mungkin salah penempatan rekening saja, tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia kan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, dana pencegahan COVID-19," katanya.
(man/idn)
