.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan kejanggalan dalam anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri.
"Memang sekarang sedang dilakukan proses evaluasi di Kemendagri. Tentu kami tidak hanya di Jakarta, seluruh provinsi/kabupaten sedang menunggu, apa, hasil daripada evaluasi pengecekan Kemendagri. Nanti akan kita koordinasikan," kata Riza di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Jaktim, Rabu (23/12/2020).
Riza menambahkan evaluasi yang dilakukan Kemendagri adalah hal rutin yang dilakukan tiap tahun. Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berterima kasih kepada Kemendagri karena sudah membantu mengecek anggaran yang sedang disusun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami terima kasih dibantu oleh Kemendagri dalam rangka pengecekan. Anggaran itu tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan tapi juga harus tepat guna, tepat sasaran," tambah Riza.
Kemendagri sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Dari hasil evaluasi itu, ditemukan beberapa kejanggalan.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, mengatakan kejanggalan itu ditemukan dalam rencana anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta. Temuan yang dianggap tidak benar itu mengenai pengadaan model komputer.
"Pagu total turun tapi ada kegiatan dalam rincian misalnya ada subkegiatan rancangan perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," ujar Bahri di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).
