Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RKT DPRD DKI Jakarta

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Dari hasil evaluasi itu, ditemukan beberapa kejanggalan.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, mengatakan kejanggalan itu ditemukan dalam rencana anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta. Temuan yang dianggap tidak benar itu mengenai pengadaan model komputer.

"Pagu total turun tapi ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub kegiatan rancangan perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," ujar Bahri di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengadaan model komputer itu berada pada sub dengan kegiatan objek belanja, pakaian sipil lengkap, belanja peralatan studio audio, belanja model komputer pada sekretariat DPRD DKI. Belanja tersebut direncanakan senilai Rp 5.112.555.027.

Selain itu, kejanggalan lainnya mengenai pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Terus (yang ngaco) pembahasan kegiatan KUA PPAS," katanya.

Menurutnya, setelah anggaran itu diperbaiki, sisa dananya akan dimasukkan ke dana tak terduga (DTT). Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

"Mungkin salah penempatan rekening saja tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia kan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, dana pencegahan COVID-19," katanya.

Lebih lanjut, Bahri menjelaskan anggaran tunjangan yang mulanya diusulkan untuk naik seperti tunjangan perumahan dan transport batal naik. Batalnya kenaikan itu sudah diubah sebelum diusulkan ke Kemendagri.

"Rincian kita memang di keuangan tadi dia turun yang namanya tunjangan perumahan yang naik, tunjangan transportasi naik, nggak jadi (naik)," ucapnya.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran RKT 2021. Jumlah rancangan anggaran sebesar Rp 8.383.791.000 miliar per anggota Dewan per tahun.

RKT DPRD DKI Jakarta terdiri atas pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam 'gaji dan tunjangan' per anggota DPRD DKI.

Saat ini, anggota DPRD DKI diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota Dewan sebesar Rp 111 juta per bulan pada 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

"Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan," kata Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, Jumat (27/11).

"Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta)," ujar Mujiyono.

semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Nantinya, Kemendagri akan terlebih dahulu mengkajinya.

"Dokumen yang sifatnya adalah keinginan, forkes, proposal, bukan menjadi lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), kan ada evaluasi DDN nanti, begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak sama dia," ucapnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya