Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD DKI Jakarta 2021. Dari hasil evaluasi itu, ditemukan beberapa kejanggalan.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, mengatakan kejanggalan itu ditemukan dalam rencana anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta. Temuan yang dianggap tidak benar itu mengenai pengadaan model komputer.
"Pagu total turun tapi ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub kegiatan rancangan perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," ujar Bahri di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2020).
Pengadaan model komputer itu berada pada sub dengan kegiatan objek belanja, pakaian sipil lengkap, belanja peralatan studio audio, belanja model komputer pada sekretariat DPRD DKI. Belanja tersebut direncanakan senilai Rp 5.112.555.027.
Selain itu, kejanggalan lainnya mengenai pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
"Terus (yang ngaco) pembahasan kegiatan KUA PPAS," katanya.
Menurutnya, setelah anggaran itu diperbaiki, sisa dananya akan dimasukkan ke dana tak terduga (DTT). Dana tersebut akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
"Mungkin salah penempatan rekening saja tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia kan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, dana pencegahan COVID-19," katanya.
Lebih lanjut, Bahri menjelaskan anggaran tunjangan yang mulanya diusulkan untuk naik seperti tunjangan perumahan dan transport batal naik. Batalnya kenaikan itu sudah diubah sebelum diusulkan ke Kemendagri.
"Rincian kita memang di keuangan tadi dia turun yang namanya tunjangan perumahan yang naik, tunjangan transportasi naik, nggak jadi (naik)," ucapnya.
