.webp)
Michael sebelumnya telah meminta agar DPRD menunda rapat paripurna sampai sudah terang benderang bagaimana nasib usulan kenaikan RKT yang ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini. Bagi Michael, ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD.
"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik," kata Michael.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selaras dengan instruksi DPW, Fraksi PSI pun tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Pimpinan DPRD DKI Minta BK Panggil PSI yang Absen Paripurna
Alhasil, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Badan Kehormatan (BK) memanggil Fraksi PSI. Politikus Partai Gerindra itu mempertanyakan alasan absennya PSI dari rapat paripurna kemarin. Menurut Taufik, jika memang alasannya menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD, seharusnya Fraksi PSI hadir dalam rapat paripurna.
Taufik juga membantah tudingan Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar yang menyebut bahwa pembahasan APBD 2021 dilakukan tertutup. Dia menegaskan sejak awal pembahasan APBD 2021 dilakukan dengan transparan.
"PSI ngarang-ngarang itu, pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum," kata Taufik.
"Itu makanya baca aturannya, dan dia mesti dengar bahwa diketok palu bahwa pembahasan APBD ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum," ujarnya.
PSI Ditinggal Walk Out
Akhirnya, polemik terkait RKT pun berakhir walk out-nya 8 fraksi DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI membacakan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Pantauan detikcom di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020), aksi walk out ini awalnya dilakukan oleh anggota DPR Fraksi Golkar Jamaludin. Aksi walk out terjadi pada pukul 13.10 WIB.
"Kalau memang tidak terjadi apa yang sudah disepakati tidak diakui oleh partainya kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin saat mengajukan interupsi.
Aksi Jamaludin kemudian disambut tepuk tangan anggota DPRD DKI lainnya. Jamaludin kemudian keluar dari ruang rapat gedung DPRD DKI. Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruang rapat. Dengan demikian, yang tersisa di ruang paripurna ialah anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI.
Di luar ruangan, Jamaludin mengungkapkan alasannya walk out. Menurutnya, sikap PSI yang disampaikan di media soal kenaikan anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2021 berbeda dengan kesepakatan saat rapat. Dia menilai sikap PSI tidak konsisten.
"Jadi begini RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan, secara kolektif sudah diputuskan, karena apa pun yang kita bilang benar, selama itu sudah banyak bilang benar, dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar. Tapi ini tidak ada yang namanya sikap menolak dari dia. Dia sudah menandatangani absensi daftar hadir tidak menyatakan keberatan ketika ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya," paparnya.
"Ini kan tidak konsisten," tegas Jamaludin.
(mae/imk)
