Fraksi Golkar DPRD DKI Tepis Isu Kenaikan Anggaran untuk Tunjangan

Nurcholis Maarif - detikNews
Senin, 07 Des 2020 18:35 WIB
Bendahara Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Dimaz Nazar Raditya Soesatyo
Foto: dok. Golkar
Jakarta -

Bendahara Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Dimaz Nazar Raditya Soesatyo menepis penggiringan opini atau framing kenaikan gaji dan tunjangan untuk seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Ini untuk menepis pernyataan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang emosional melihat kenaikan tunjangan DPRD DKI.

Menurut Dimaz, kenaikan anggaran itu untuk rencana kegiatan tahunan, yang juga untuk kepentingan masyarakat.

"Saya sedikit bingung dengan penggiringan opini, rencana kerja tahunan dikait-kaitan dengan gaji dan tunjangan anggota dewan. Jelas-jelas tulisannya saja RKT, yang berarti rencana kegiatan tahunan, yang bentuknya juga kegiatan," jelas Dimaz dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).

Diungkapkannya, isu tersebut seakan-akan ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota dewan. Padahal, menurutnya struktur gaji pimpinan dan anggota DPRD tidak mengalami perubahan alias tidak ada kenaikan, selama tidak ada kenaikan gaji kepala daerah.

Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota DPRD. Dengan adanya penambahan kegiatan, secara otomatis akan memicu kenaikan anggaran DPRD, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2021.

"Dalam sistem penganggaran kita, anggaran dibuat dan ditetapkan berdasarkan fungsi dan tugas dari tiap-tiap pengguna anggaran yang punya tugas dan fungsi yang berbeda. DPRD yang anggarannya ada di Sekretariat Dewan, anggaran-anggarannya pun harus sesuai dengan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Kegiatan-kegiatan kedewanan semua masuk dalam anggaran Setwan seperti konsumsi, rencana kegiatan tahunan sampai ATK," jelas Dimaz

Anggota DPRD DKI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, yang meliputi Kecamatan Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading ini meminta agar pihak yang menyebarkan isu tersebut lebih dahulu mendalami dan memahami isi RKT.

Dimaz menyebut pihak yang melakukan penggiringan opini itu, atau tak ingin ada kenaikan anggaran kegiatan dewan, boleh jadi tak punya keinginan turun ke masyarakat. Padahal dengan begini nantinya anggota dewan wajib untuk bertemu dengan masyarakat lewat kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Bamus.

"Mungkin pihak yang ramai-ramai menolak kegiatan kedewanan tersebut, karena memang tidak ingin bertemu dan bersapa dengan warga yang telah memilihnya, atau mungkin bahkan tidak ada konstituennya." sebut Dimaz.

"Tanpa mengingat sama sekali bahwa sewaktu kampanye banyak warga yang menyatakan, 'Pak jangan kalau kampanye saja ya datang ke sini nanti sudah jadi dewan lupa dengan kami'. Jadi, sebagai anggota dewan, punya kewajiban menemui pemilihnya, bertemu masyarakat melalui berbagai kegiatan," pungkasnya.

(prf/ega)