.webp)
PSI Ajak Fraksi Lain Juga Tolak Anggaran RKT
Polemik terus berlanjut. PSI pun meminta fraksi lain di DPRD DKI Jakarta segera menyatakan sikap terkait usulan kenaikan anggaran RKT Tahun 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap dari hari ini, Kamis, sampai Minggu depan partai lain sudah bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI Michael Victor Sianipar, dalam konferensi pers virtual, dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (3/12).
"Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI August Hamonangan, juga mengklaim sejak awal fraksinya tidak pernah menyetujui rencana kenaikan anggaran dalam RKT, meski ada anggota fraksi yang tergabung dalam panitia khusus (pansus).
"Kami tegaskan di pandangan umum saat rapat paripurna, itulah hasil akhir kami menolak dan tidak setuju terkait adanya kenaikan dalam RKT. Agar hal ini tidak simpang siur, tidak ada pernah kami iyakan adanya kenaikan tersebut," ujar dia.
PSI Minta Anies Turun Tangan
Fraksi lain di DPRD DKI tak mengindahkan, PSI pun beralih ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021.
"PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi COVID-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/12).
Menurut dia, pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen. "Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," katanya.
PSI Tak Hadiri Paripurna Raperda APBD DKI Jakarta 2021
DPW PSI meminta anggota Fraksi PSI tak menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 di Gedung DPRD DKI, Jakarta. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan sikap tersebut adalah wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT yang akan disahkan.
