Penjelasan KPK soal Perubahan Struktur Organisasi Jadi Gemuk

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 18:16 WIB
KPK menjelaskan soal perbuahan struktur yang jadi gemuk, Kamis (19/11/2020).
KPK menjelaskan soal perbuahan struktur yang jadi gemuk. (Farih/detikcom)

Satu di antara yang merespons perubahan struktur KPK yakni Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh. Pangeran mengingatkan agar setiap organ memiliki tupoksi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.

"Haruslah jelas tupoksi masing-masing organ sehingga terhindar dari adanya kemungkinan tumpang tindih tugas," ujar Pangeran kepada wartawan, Kamis (19/11).

Kemudian anggota Komisi III dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah. Dimyati menilai perubahan struktur tersebut tak sejalan dengan aturan.

"Jadi KPK itu kalau memang menambah bidang itu memang tidak sejalan dengan UU KPK," sebut Dimyati.

Penilaian seperti Dimyati lebih dulu disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai penambahan posisi dalam struktur KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (18/11).


(fas/zak)