Ada Inspektorat di Struktur Gemuk KPK, Apa Bedanya dengan Dewas?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 17:13 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Struktur organisasi KPK yang gemuk mendapatkan sorotan. Ada belasan posisi baru di tubuh lembaga antikorupsi itu, termasuk jabatan Inspektorat.

Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, KPK sudah memiliki Dewan Pengawas (Dewas) yang bekerja sebagai instrumen pengawasan. Inspektorat sendiri juga berkutat pada pengawasan. Lantas, apa bedanya?

Perubahan struktur organisasi KPK tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020. Mengenai Inspektorat tertuang pada Pasal 83 dan Pasal 84. Berikut isinya:

Pasal 83
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas persetujuan Pimpinan.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 84
(1) Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis/prosedur operasi baku dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas Inspektorat;
b. pelaksanaan pengawasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pemberantasan korupsi;
c. pelaksanaan evaluasi pemantauan kegiatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem informasi dan proses tata kelola pada Komisi;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
e. pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja melalui pelaksanaan reviu keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
f. pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin melalui penelaahan pengaduan, pencarian dan pengumpulan bukti-bukti, serta penyelidikan atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan insan Komisi Pemberantasan Korupsi;
g. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
h. melakukan eksaminasi atas putusan pengadilan untuk kepentingan penerapan dan teori hukum;
i. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

Lalu bagaimana dengan Dewas?

Selanjutnya
Halaman
1 2