.webp)
Debat pertama Pilkada Medan antara paslon Akhyar Nasution-Salman Alfarisi dan Bobby Nasution-Aulia Rachman telah tuntas digelar. Saling sindir terjadi dalam debat.
Tema yang dibahas dalam debat Pilkada Medan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Selain itu, masalah narkoba dan penanganan dampak COVID-19 masuk sebagai bahan bahasan dalam debat perdana ini.
Debat digelar di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu (7/11/2020). Ada sejumlah panelis yang dipilih KPU Medan untuk menyiapkan pertanyaan bagi para kandidat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhyar Janji Bikin Warga Medan Bahagia
Akhyar-Salman, yang mendapat nomor urut 1, diberi kesempatan pertama untuk memaparkan visi-misi. Dalam paparannya, Akhyar berjanji membuat Medan sebagai kota yang nyaman dan warganya bahagia.
"Akhyar-Salman, yang disingkat Aman, memiliki visi mewujudkan Kota Medan yang cantik berkarakter menuju kota masa depan yang nyaman dan bahagia warganya," kata Akhyar dalam debat.
Dia menyebut ada sejumlah misi yang ditawarkan kepada warga Medan. Pertama, kata Akhyar, adalah Medan berkarakter.
Misi kedua adalah Medan berkawan. Selanjutnya, ada juga Medan maju hingga Medan sejahtera.
"Yang paling penting bagi pasangan Aman adalah meningkatkan kemampuan masyarakat Kota Medan untuk menciptakan kesejahteraan secara mandiri," jelas pasangan Akhyar, Salman Alfarisi.
Bobby Sindir soal Banjir hingga Korupsi
Setelah Akhyar-Salman, tiba giliran Bobby-Aulia untuk memaparkan visi dan misinya. Dia menyindir soal banjir hingga korupsi yang terjadi di Medan.
"Banjir, jalan berlubang, sampah di mana-mana, layanan publik buruk, pendidikan dan kesehatan buruk. Ini sudah keluarkan anggaran triliunan rupiah tiap tahun. Korupsi-pungli tak kunjung usai," ucap Bobby.
Dia kemudian menawarkan konsep kolaborasi Medan berkah sebagai solusi mengatasi masalah di Medan. Menurutnya, Medan harus menjadi kota yang kondusif sehingga nyaman ditinggali warga.
Calon Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, menambahkan pemaparan visi-misi. Dia mengatakan pihaknya bakal membuat sejumlah program kesejahteraan warga.
Salah satunya meningkatkan pendapatan guru mengaji hingga sekolah Minggu. Mereka juga menawarkan beasiswa gratis untuk sektor pendidikan.
"Kesehatan akan kita tingkatkan layanan 24 jam, tempatkan tenaga ahli. Ini berkaitan temuan layanan kesehatan di lapangan," ucap Aulia.
Masalah narkoba menjadi salah satu bahasan dalam debat perdana ini. Akhyar dan Bobby punya cara berbeda dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Medan.
Akhyar, yang merupakan calon petahana, mengatakan Pemko Medan telah menyiapkan gedung agar BNN Kota Medan segera dibentuk. Dia juga mengatakan Pemko Medan menyiapkan anggaran Rp 5 miliar untuk pembentukan BNN Kota Medan.
"Minta supaya dibentuk, kepada Kementerian PAN, BNN Kota Medan, pemerintah Medan sudah siap gedungnya, siapkan anggarannya Rp 5 miliar, kita siapkan bantuan personelnya," ucap Akhyar.
Dia juga menyebut Pemko Medan bakal membuat aturan tegas bagi ASN hingga honorer agar menjauhi narkoba. Menurutnya, ASN dan honorer di Pemko Medan yang terbukti terlibat kasus narkoba langsung dipecat.
Sementara itu, kubu Bobby-Aulia punya cara sendiri. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menyelipkan sindiran saat memaparkan cara mencegah penyalahgunaan narkoba di Medan.
Pemaparan diawali oleh Aulia. Dia mengatakan target peredaran narkoba adalah pelajar, sehingga para pelajar harus diberi kegiatan agar mengurangi waktu kosong mereka.
"Pelajar ini banyak waktu kosong, waktu kosongnya harus kita isi dengan satu inovasi yang membangkitkan apa di dalam diri dia, menjadikan dia orang yang baik ke depannya," ucap Aulia.
Bobby kemudian melanjutkan penjelasan. Saat itulah dia menyelipkan sindiran soal fasilitas untuk pelajar ataupun pemuda di Medan.
"Fasilitas yang ada contohnya ruang terbuka hijau, taman kota, belum memberi fasilitas ekspresi untuk anak muda, pelajar. Nanti di situ kita sediakan Wi-Fi, taman kreasi agar anak muda kita bisa menghabiskan waktu dengan hal positif," tutur Bobby.
Selain itu, omnibus law juga dibawa-bawa dalam debat ini. Simak di halaman berikutnya.
Omnibus Law Dibawa-bawa
Debat perdana Pilkada Medan diwarnai dengan pembahasan soal omnibus law UU Cipta Kerja. Isu omnibus law ini muncul saat sesi tanya-jawab antarkandidat.
"Apa langkah ke depan, pemerintahan ke depan, Pak Akhyar dan Pak Salman ini berkaitan dengan masyarakat Medan bagian utara untuk menyejahterakan mereka?" tanya Aulia dalam debat Pilkada Medan, Sabtu (7/11).
Pertanyaan itu kemudian dijawab Akhyar. Dia mengawali jawabannya dengan menyinggung kondisi kesejahteraan secara nasional yang disebutnya mengalami penurunan sejak September 2019 hingga Maret 2020.
"Kesejahteraan masyarakat juga berkaitan dengan kesejahteraan secara nasional. Terjadi penurunan angka kesejahteraan secara nasional dari periode September 2019 ke Maret 2020. Bertambah lebih-kurang 1,6 juta orang, sekarang berjumlah 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Itu secara nasional terjadi penurunan kualitas hidup," ujar Akhyar.
Setelah itu, Akhyar menyebut Pemko Medan merupakan bagian dari Pemerintah NKRI. Dia kemudian memaparkan program yang akan dilakukan demi membantu ekonomi warga di utara Medan, salah satunya lewat rumah ikan.
Salman, yang merupakan rekan duet Akhyar, turut menjawab pertanyaan Aulia. Politikus PKS ini menyindir kebijakan pusat yang berpengaruh pada kesenjangan warga Medan.
"Omnibus law tentunya memberikan pengaruh yang besar sehingga otonomi daerah terhambat melakukan masalah kesenjangan sosial, termasuk di Medan utara yang di sana banyak pabrik-pabrik dan mayoritas masyarakat Medan utara terdampak. Pengangguran karena kebijakan-kebijakan yang datangnya dari pusat dan ini akan mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Medan, nantinya memberi insentif, pasar murah, dan seterusnya," ucap Salman.
Tak berhenti di situ. Omnibus law kembali jadi bahan bahasan saat giliran kubu Akhyar-Salman bertanya.
"Terkait dengan masalah buruh dan pekerja, banyak buruh dan pekerja di Medan Utara karena banyak perusahaan dan pabrik di sana. Tentu saja undang-undang omnibus law ini sangat memukul warga Kota Medan sehingga ada semacam trauma bagi mereka tidak bisa bekerja dan PHK dan besar-besaran. Bagaimana Anda menyikapi UU omnibus law ini?" tanya Salman.
Pertanyaan Salman ini kemudian dijawab oleh Bobby. Cawalkot yang diusung koalisi PDIP, Gerindra, PPP, NasDem, Hanura, PSI, PAN, dan Golkar ini mengatakan Pemko Medan harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
"Tadi saya sepakat sama Uda (Paman) tadi. Medan adalah bagian dari NKRI, Medan adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu, kita harus mengikuti kebijakan juga yang dari nasional," ucap Bobby.
Dia kemudian berbicara soal cara menanggulangi dampak PHK. Menantu Presiden Jokowi ini berjanji akan memberdayakan UMKM untuk mencegah dampak PHK.
Salman lalu menanggapi jawaban Bobby. Dia berbicara tentang pengalaman ketika menerima keluhan warga saat dirinya masih duduk di DPRD Medan dan DPRD Sumut.
"Permasalahan kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan PHK ini yang datang, menurut pengalaman kami di DPRD Medan maupun Provinsi Sumatera Utara, yang datang pada kami berdemonstrasi itu terkait dengan regulasi pusat. Hampir tidak kami dapatkan kesenjangan masyarakat yang datang pada kami itu terkait regulasi Pemerintah Kota Medan atau apa yang dilakukan Pemerintah Kota Medan," ucapnya.
Selain omnibus law, isu korupsi juga menjadi bahan bahasan di debat perdana Pilkada Medan. Masalah pencegahan korupsi awalnya dibahas oleh Bobby ketika menjawab pertanyaan Akhyar soal politik anggaran.
"Politik anggaran yang dipahami masyarakat ini adalah kepala daerahnya harus tidak korupsi, tidak ada pungli. Ini harus ditekankan. Politik anggaran, nanti bagaimana anggaran Kota Medan bisa naik, PAD-nya kita tingkatkan, bagaimana kita dapatkan dana kolaborasi Medan, provinsi, dan pusat," ucap Bobby.
Dia menekankan pentingnya transparansi. Menurutnya, warga harus mengetahui anggaran yang digunakan oleh Pemko Medan.
"Agar jelas dan bisa di-cross-check. Ini dana banyak dikorupsi atau untuk membangun Kota Medan," tuturnya.
Jawaban Bobby itu dibalas oleh Salman. Dia mengatakan pihaknya juga bakal memberantas korupsi secara maksimal jika terpilih. Namun, katanya, yang paling penting adalah Medan tidak dipimpin orang yang tak terjangkau aparat hukum.
"Kita akan berantas korupsi semaksimal mungkin. Ditangkap karena korupsi adalah hal yang lumrah dan wajar karena tidak ada di Medan ini yang kebal hukum dan tidak terjangkau. Kita tidak mau pemimpin Kota Medan orang yang tidak terjangkau oleh aparat hukum dan ini sangat mengkhawatirkan kita," tutur Salman.
Isu pemberantasan korupsi kembali muncul saat giliran Bobby bertanya ke Akhyar. Bobby bertanya soal cara Akhyar menekan incremental capital output ratio (ICOR) di Medan.
Akhyar kemudian menjawab dengan menjelaskan soal pengertian ICOR. Menurutnya, ICOR yang rendah di suatu wilayah, menunjukkan hasil investasi di wilayah itu lebih baik.
Dia menyebut efisiensi dari investasi yang dilakukan di Medan sudah makin baik. Salah satunya, kata Akhyar, lewat proses perizinan yang serbadigital dan upaya pencegahan korupsi.
"Pada 26 Agustus lalu, saya sebagai Plt Wali Kota Medan dijadikan narasumber oleh KPK dalam aksi nasional pencegahan korupsi. Saya mempresentasikan perilaku baik pencegahan korupsi dalam rangka penerapan pencegahan korupsi di Kota Medan. Hal itu berkaitan dengan perizinan. Perizinan di Kota Medan itu sudah digital dan ini mendapat apresiasi dari KPK," tuturnya.
"Artinya, sudah ada perbaikan kualitas pencegahan korupsi di Kota Medan," sambung Akhyar.
Bobby kemudian menanggapi jawaban Akhyar. Dia bercerita tentang pengalamannya mengurus perizinan usaha di Medan yang menurutnya lucu.
"Hari ini mau buka usaha, tapi diminta track record dari beberapa tahun ke belakang. Ini menjadi suatu yang lucu juga. Kita mau buat hari ini, tapi sudah diminta track record 3 tahun ke belakang," ucap Bobby.
"ICOR kita meningkat terus. Hari ini sudah 7,12. Kota-kota besar lain sudah bisa 4, sudah bisa 5," sambungnya.
