Akhyar Tanya soal Politik Anggaran, Bobby: Kepala Daerah Harus Tidak Korupsi

Cawalkot Medan, Akhyar Nasution, melontarkan pertanyaan terkait politik anggaran dan kaitannya dengan omnibus law UU Cipta Kerja ke Bobby Nasution. Bobby kemudian menjawab soal kepala daerah yang tidak boleh korupsi.

"Otonomi daerah, penerapan regulasi-regulasi dalam politik anggaran, hubungan antara pusat dan daerah dalam suasana undang-undang omnibus law ini yang berkaitan dengan undang-undang otonomi daerah, bagaimana penerapannya?" kata Akhyar dalam debat di Hotel Grand Mercure, Medan, Sabtu (7/11/2020).

Bobby kemudian menjawab pertanyaan dari kubu Akhyar-Salman. Dia mengatakan politik anggaran yang dipahami warga adalah kepala daerah harus tidak korupsi.

"Politik anggaran yang dipahami masyarakat ini adalah kepala daerahnya harus tidak korupsi, tidak ada pungli. Ini harus ditekankan. Politik anggaran, nanti bagaimana anggaran Kota Medan bisa naik, PAD-nya kita tingkatkan, bagaimana kita dapatkan dana kolaborasi Medan, provinsi, dan pusat," ucap Bobby.

Dia menekankan pentingnya transparansi. Menurutnya, warga harus mengetahui anggaran yang digunakan oleh Pemko Medan.

"Agar jelas dan bisa di-cross-check. Ini dana banyak dikorupsi atau untuk membangun Kota Medan," tuturnya.

Aulia Rachman, yang merupakan rekan duet Bobby, kemudian menambahkan jawaban. Dia menyebut omnibus law, yang dikaitkan Akhyar dengan politik anggaran di Medan, merupakan ranah pusat.

"Omnibus law ini kan putusan pemerintah pusat. Di sini menuntut kita menjadi masyarakat yang mandiri, bukan menjadi masyarakat yang bekerja di perusahaan. Tapi kita menjadi seorang wirausaha. Regulasi itu akan kita buat," ucap Aulia.

"Kita sisihkan anggaran bantu UMKM agar lebih mandiri," sambungnya.

Salman, yang merupakan pasangan Akhyar, memberi jawaban. Dia mengatakan pihaknya akan memberantas korupsi di Medan.

"Kita akan berantas korupsi semaksimal mungkin. Ditangkap karena korupsi adalah hal yang lumrah dan wajar karena tidak ada di Medan ini yang kebal hukum dan tidak terjangkau. Kita tidak mau pemimpin Kota Medan orang yang tidak terjangkau oleh aparat hukum dan ini sangat mengkhawatirkan kita," tutur Salman.