.webp)
Pekerjaan Fiktif
Jaksa lantas mengatakan Irzal, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Pemasaran, menghubungi Didi Laksamana menawarkan pekerjaan menjadi mitra penjualan agar PT DI dapat mengeluarkan uang untuk kepentingan alokasi dana khusus itu. Jaksa menyebut mitra penjualan itu diwajibkan mengembalikan uang pembayaran kepada pihak PT DI sebesar 90 persen yang dihitung dari jumlah bersih setelah pajak, sedangkan sisanya sebesar 10 persen untuk perusahaan mitra penjualan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas tawaran tersebut, Didi Laksamana bersedia sehingga menyiapkan PT Abadi Sentosa Perkasa (PT ASP), PT Angkasa Mitra Karya (PT AMK), PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP), PT Penta Mitra Abadi (PT PMA), serta PT Niaga Putra Bangsa (PT NPB) untuk bertindak sebagai mitra penjualan," ucap jaksa.
Selain itu, ada PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk menjadi mitra penjualan. Dalam perjalanannya, jaksa KPK menyebut sebenarnya tidak ada proses negosiasi yang terjadi antara PT DI dan mitra penjualan itu.
"Selanjutnya, walaupun telah mengetahui kerja sama mitra penjualan tersebut fiktif, terdakwa I (Budi Santoso) selaku Direktur Utama PT DI tetap membuat surat kuasa kepada Budiman Saleh, Budi Wuraskito, Eddy Gunawan, serta Muhammad Fikri untuk menjadi pihak yang mewakili PT DI menandatangani kontrak mitra penjualan," kata jaksa.
Beberapa kontrak itu antara lain:
- Pengadaan 16 unit Heli Bell-412 EP Heli Serbu senilai USD 5,3 juta;
- Pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/TNI AD/Pemprov Kaltim Rp 4,799 miliar;
- Pengadaan 2 unit pesawat CN 235 Patmar senilai USD 3,2 juta;
- Pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kemhan/TNI AU Rp 26 miliar;
- Pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell-412EP untuk TNI AD Rp 27 miliar;
- Pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell - 412EP untuk TNI AL Rp 23 miliar;
- Pengadaan 2 unit Helikopter Dauphin AS365 N3+ Rp 5,2 miliar;
- dll.
Meskipun pekerjaan itu fiktif, PT DI tetap melakukan pembayaran sebesar Rp 205, miliar dan USD 8,65 juta. Lalu atas pembayaran tersebut, sesuai dengan kesepakatan para perusahaan mitra penjualan mengeluarkan uang yang telah diterima tersebut untuk pembayaran biaya-biaya dan pajak serta pengembalian ke PT DI seluruhnya berjumlah Rp 238 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 217 miliar diterima kembali oleh PT DI dari para mitra penjualan.
"Bahwa atas pengembalian uang (cashback) tersebut, pada 2008 sampai tahun 2016, terdakwa I memberikan persetujuan kepada terdakwa II, Arie Wibowo, Dedi Turmono, Toto Pratondo, Achmad Senjaya, Djajang Tarjuki, Dedi Iriandi, Ahmad Azhar, Ade Yuyu Wahyuna, Ddidi Laksamana serta Ferry Santosa menggunakannya untuk membiayai pengeluaran guna memenuhi permintaan Dana Khusus untuk konsumen pemberi kerja PT DI (end user/customer) sebesar Rp 178,9 miliar sebagaimana kesepakatan Terdakwa II dan Arie Wibowo dengan pihak pemberi kerja (end user) sebagai fee atas dipilihnya produk dan layanan perawatan yang dilakukan oleh PT DI sebagaimana kontrak induk antara PT DI dengan Basarnas, Kementerian Pertahanan, BPPT, Kepolisian Udara, Puspenerbad, Puspenerbal, dan Sekretariat Negara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016," kata jaksa.
Selain untuk pihak pemberi kerja, dana khusus yang berasal dari pengembalian tersebut, atas persetujuan itu, Budi Santoso menerima sebesar Rp 2 miliar, Irzal menerima sebesar Rp 13 miliar, dan pejabat serta karyawan PT DI lainnya serta sejumlah pihak lain yang ikut terlibat.
