.webp)
Berikut ini persoalan bidang politik keamanan yang dinilai paling mendesak diselesaikan pemerintah:
Gerakan separatis dan terorisme: 3,4%
Keamanan di perbatasan negara: 9,6%
Konflik antarkelompok: 10,2%
Sinergi lembaga pemerintah: 15,5%
Polemik pembentukan UU: 20,6%
Kebebasan berpendapat: 33,5%
Tidak tahu: 7,25%
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persoalan bidang penegakan hukum yang dinilai paling mendesak diselesaikan pemerintah:
Sinergi lembaga penegak hukum: 8,5%
Penuntasan kasus pelanggaran HAM: 18,5%
Penegakan hukum berkeadilan: 28,4%
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme: 41,4%
Tidak tahu: 3,2%
Persoalan bidang perekonomian yang dinilai paling mendesak diselesaikan pemerintah:
Penguatan nilai tukar Rupiah: 8,3%
Pengendalian harga barang: 11,7%
Kehidupan UMKM: 26,8%
Pembukaan lapangan pekerjaan: 51,6%
Tidak tahu: 1,6%
Persoalan bidang kesejahteraan sosial yang dinilai paling mendesak diselesaikan pemerintah:
Pelaksanaan wajib belajar: 11,7%
Pelayanan kesehatan: 22,7%
Pengentasan kemiskinan: 31%
Pengangguran: 31,8%
Tidak tahu: 2,8%.
Atas hasil survei Litbang Kompas, parpol pro Jokowi angkat suara.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengungkit soal pandemi virus Corona (COVID-19) yang berdampak pada masalah ekonomi.
"Survei dengan metodologi keilmuan yang tepat dan akurat, hasilnya harus kita terima dengan kebesaran hati," kata Hendrawan kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).
Menurut Hendrawan, hasil survei itu menunjukkan tiga hal terkait pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengatakan masyarakat saat ini terpukul oleh adanya pelambatan di bidang ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi.
Kemudian Hendrawan menilai sosialisasi dan efektivitas dari program kerja Jokowi-Ma'ruf dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, koordinasi dan birokrasi yang ruwet juga masih menjadi beban dalam pemerintahan Jokowi.
Terakhir, Hendrawan menyoroti hubungan antara terobosan pemerintah dan harapan masyarakat. Menurut Hendrawan, hasil survei itu masih menunjukkan bahwa belum ada terobosan penting yang membawa harapan riil kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai tidak mudah bagi pemerintah menjaga stabilitas dukungan politik di masa pandemi COVID-19.
Menurut Ace, pemerintahan Jokowi masih dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Dukungan yang diberikan dari partai politik (parpol) kepada Jokowi membuat pemerintahan saat ini dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19.
Ace pun mengatakan setiap hasil survei harus dilihat juga metodologi dan proses pemilihan sampelnya. Menurut Ace, hasil survei Litbang Kompas dapat semakin memicu kinerja dari para pembantu Jokowi.
"Setiap survei harus kita lihat juga metodologi, jumlah sampling dan lokus dari survei itu. Saya tidak mengatakan tidak sepakat. Saya meletakkan hasil survei Litbang Kompas ini sebagai bagian dari penilaian masyarakat agar dapat memecut kinerja para pembantu presiden sesuai dengan bidangnya," jelas Ace.
Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali meyakini, jika tidak ada pandemi COVID-19, publik akan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
"Seandainya saja tidak ada COVID, saya yakin publik akan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, karena ada situasi tak terduga, situasinya jadi berbeda. Itu pun saya kira masih sangat wajar," kata Ali.
Menurut Ali, pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Tanah Air menjadi pemicu banyaknya responden yang tidak puas. Ali menilai hal ini wajar karena situasi pandemi membuat perekonomian semua negara menjadi lesu.
Selain itu, Ali menyoroti soal terobosan strategis yang dilakukan Jokowi dalam kurun waktu terakhir, seperti omnibus law UU Cipta Kerja, pemindahan ibu kota, hingga lumbung pangan. Ia menilai kehadiran terobosan itu juga memberi persepsi yang kurang positif kepada publik.
(aan/eva)
