Setahun Jokowi-Ma'ruf

PKS Beri Jokowi Rapor Merah: Nilai 5 untuk Penanganan COVID, 6 untuk Ekonomi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 16:43 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Hari ini, tepat setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. PKS pun memberikan rapor merah terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Secara umum setahun ini rapor merah untuk Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Mardani menyoroti penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang selama ini dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, penanganan COVID-19 tidak sistematis.

"Setahun ini, delapan bulan di antaranya dilalui dalam suasana pandemi COVID-19. Sayang, penanganan pemerintah tidak sistematis dan tidak ikut kebijakan publik berbasis sains," kata Mardani.

Mardani juga menilai kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak berjalan baik dalam hal penanganan COVID-19. Hal itu, menurutnya, berimbas pada angka COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan.

"Kerja sama dengan pemda tidak berjalan baik. Kotak-katik Gugus Tugas ketimbang memperkuat Kemenkes dan Kemendagri menghasilkan angka COVID yang kian mengkhawatirkan," ujarnya.

"Dari 2 ke 50 ribu positif COVID-19 diperlukan 115 hari, tapi dari 200 ribu ke 250 ribu kasus positif hanya perlu 17 hari, bahkan dari 250 ribu ke 300 ribu cuma 11 hari. Angka yang kian mengkhawatirkan. Belum lagi positivity rate kita yang di angka 14-16% dan jumlah tes di atas angka rata-rata standar WHO. Angka 5 dari skala 10 untuk penanganan COVID-19," imbuh Mardani.

Selain itu, Mardani memberikan nilai 4 dari skala 10 terkait proses penegakan hukum yang berlangsung selama 1 tahun ini. Ia juga menyoroti proses pembuatan omnibus law UU Cipta Kerja, penanganan kasus Djoko Tjandra, hingga kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Untuk penegakan hukum dengan proses pembuatan omnibus law yang ugal-ugalan dan penanganan demo yang menyedihkan serta kebakaran di Kejagung plus penanganan kasus Djoko Tjandra ditambah Pilkada di tengah pandemi, angka 4 dari skala 10 untuk penegakan hukum," ungkap Mardani.

Kendati demikian, Mardani memberikan apresiasi terkait kondisi perekonomian Indonesia yang membaik. Dia pun memberi penilaian 6 dari skala 10 terkait aspek dalam perekonomian.

"Ekonomi sedikit membaik dengan sikap tegas Menkeu yang menolak pajak nol persen plus saat awal menegaskan angka prudent Rp 405 triliun dari ajuan Rp 1.600 triliun dari Kadin, angka 6 dari skala 10," tuturnya.

Diketahui, tepat 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Pelantikan berlangsung saat sidang paripurna MPR RI di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Jokowi mengucap sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terlebih dahulu, barulah diikuti oleh Ma'ruf Amin.

(hel/mae)