52,5% Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PDIP Ungkit Pandemi

52,5% Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PDIP Ungkit Pandemi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 12:30 WIB
wakil ketua F-PDIP Hendrawan Supratikno
Hendrawan Supratikno (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno angkat bicara soal hasil survei Litbang Kompas yang menyebutkan banyak responden tidak puas terhadap kinerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin di setahun kepemimpinan keduanya. Hendrawan pun mengungkit soal pandemi virus Corona (COVID-19) yang berdampak pada masalah ekonomi.

"Survei dengan metodologi keilmuan yang tepat dan akurat, hasilnya harus kita terima dengan kebesaran hati," kata Hendrawan kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).

Menurut Hendrawan, hasil survei itu menunjukkan tiga hal terkait pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengatakan masyarakat saat ini terpukul oleh adanya pelambatan di bidang ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama, masyarakat sangat terpukul dengan pelambatan ekonomi karena pandemi dan resesi," ujar Hendrawan.

Kemudian Hendrawan menilai sosialisasi dan efektivitas dari program kerja Jokowi-Ma'ruf dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, koordinasi dan birokrasi yang ruwet juga masih menjadi beban dalam pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT

"Kedua, sosialisasi dan efektivitas program-program kerja pemerintahan Jokowi belum optimal. Sering disebut, koordinasi dan birokrasi yang ruwet sering menjadi beban," ucapnya.

Terakhir, Hendrawan menyoroti hubungan antara terobosan pemerintah dan harapan masyarakat. Menurut Hendrawan, hasil survei itu masih menunjukkan bahwa belum ada terobosan penting yang membawa harapan riil kepada masyarakat.

"Ketiga, belum terlihat jelas terobosan-terobosan penting yang membawa harapan riil kepada masyarakat luas," ucap anggota DPR RI itu.

Selain itu, Hendrawan menilai masyarakat telah dibombardir dengan pemberitaan yang bernuansa buruk. Menurutnya, harus ada penjelasan yang kredibel dari pemerintah agar dapat mengembalikan kepercayaan publik.

"Masyarakat dibombardir dengan pemberitaan yang nuansanya buruk, dari regulasi yang dipersepsi menguntungkan ego kapital, sampai kenaikan jumlah utang yang spektakuler," kata Hendrawan.

"Harus ada penjelasan yang gamblang dan kredibel untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat bahwa pemerintahan ini tetap di rel yang benar (on the right track) dan kredibel," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei dengan hasil lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf. Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.

Responden ditanya 'Secara umum, puas atau tidakkah Anda dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir ini?' Berikut hasilnya:

Sangat puas: 5,5%
Puas: 39,7%
Tidak puas: 46,3%
Sangat tidak puas: 6,2%
Tidak tahu: 2,3%

Bila dikelompokkan, berarti ada 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 52,5 persen tidak puas.

Simak video 'Setahun Jokowi-Amin, KontraS: 157 Peristiwa Serangan Kebebasan Sipil':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads