.webp)
Menanggapi 'serangan' Amnesty Internasional, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo adalah orang yang bebas secara hukum.
"Ini kan Pak Prabowo itu kan orang bebas secara hukum. Itu kan dugaan-dugaan saja," kata Andre saat dihubungi pada Kamis (15/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andre juga mengatakan tuduhan Amnesty International kepada Prabowo tidak terbukti. Oleh sebab itu, menurutnya, pada 2014 dan 2019 Prabowo dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI.
"Kan dulu sudah ada Pengadilan Militer zaman dulu. Nggak ada bukti keterlibatan Pak Prabowo," ucap Andre.
"Jadi kan bukti keterlibatan Pak Prabowo nggak ada. Makanya, karena Pak Prabowo nggak terlibat itu, Pak Prabowo bisa nyalon presiden 2014, bisa nyalon presiden 2019," sambungnya.
Andre kemudian meminta agar tidak ada pihak yang mengulang isu-isu lama. Ia menegaskan kunjungan Prabowo ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.
"Jangan lagu lama-kaset lama diulang-ulang terus. Kita bicara konteks kepentingan bangsa yang lebih besar," tegas Andre.
Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan menilai kunjungan itu dilakukan Prabowo untuk memenuhi undangan dari AS.
"Karena ini atas undangan USA, maka secara eksplisit Prabowo sudah clear," kata Syarief Hasan kepada wartawan pada Kamis (15/10/2020).
Politikus senior Partai Demokrat ini mengungkapkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis adalah orang yang mengundang Prabowo. "Kunjungan Prabowo ke USA atas memenuhi undangan Menhan USA," kata Syarief.
Syarief, yang juga sebagai Wakil Ketua MPR RI, menjelaskan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara.
Menurutnya, kunjungan Ketum Partai Gerindra itu ke AS dapat berdampak menjaga keseimbangan terhadap negara lain.
Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menilai Prabowo sudah tidak dianggap bermasalah oleh AS.
"Undangan AS kepada Menhan Prabowo itu artinya beliau dipandang tidak bermasalah. Dulu mungkin bermasalah, sekarang tidak lagi," kata Willy kepada wartawan wartawan pada Kamis (15/10/2020).
 Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (Foto: dok detikcom) |
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini menilai undangan AS kepada Prabowo tidak bisa dilihat hanya melalui satu perspektif. Menurut Willy, posisi Prabowo sebagai Menhan menjadi jembatan hubungan bilateral RI-AS.
Selain itu, Willy menyoroti perspektif geopolitik yang ada di AS-RI. Ia menilai AS memiliki kepentingan terhadap Indonesia.
"Sebagai Menhan, Pak Prabowo adalah representasi negara di bidang pertahanan. AS punya kepentingan tentunya terhadap Indonesia," ujar Willy.
Willy beranggapan AS memiliki kekhawatiran jika Indonesia dipandang terlalu dekat dengan negara China. Salah satunya kerja sama di sektor pertahanan.
Willy mengatakan undangan Prabowo ke AS dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan Indonesia dengan Negeri Paman Sam. Ia pun menilai kunjungan Prabowo dapat membuka peluang kerja sama di antara kedua negara.
Sedangkan Partai Golkar meyakini pemerintah AS tidak sembarangan mengundang seseorang ke negaranya.
"Pemerintah AS mengundang seorang yang pernah masuk blacklist kan tidak dengan sembarangan. Bahkan semua orang yang diundang secara resmi telah melalui proses vetting yang detail," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Sudah Tiba di AS |
Dave justru mempersoalkan kritik Amnesty International. Anggota Komisi I DPR RI itu mempertanyakan apakah Amnesty International mengkritik ketika Prabowo mengikuti kontestasi pilpres.
"Oke, apakah Amnesty International berbicara keras ketika Prabowo dicalonkan sebagai (calon) wapres di 2009? Calon presiden di 2014 dan 2019? Atau baru kali ini saja ketika (Prabowo) diundang oleh pemerintah AS?"
Lebih lanjut Dave yakin kasus lampau yang menimpa Prabowo telah usai. Prabowo, menurutnya, telah dianggap bersih dari kasus masa lalu.
(aan/dhn)
