.webp)
Insentif yang seharusnya menjadi bonus bagi para tukang gali kubur dan sopir ambulans yang menangani langsung jenazah COVID-19 ternyata tidak berjalan mulus. Insentif mereka tertunda sejak bulan Juni.
Hal itu diungkapkan oleh seorang tukang gali kubur khusus COVID-19 yang tidak ingin disebutkan namanya. Dia menyebut ada 113 tukang gali kubur dan sopir ambulans khusus COVID-19 yang belum mendapat insentif dua bulan terakhir ini.
"Iya betul, totalnya 113 tukang gali sama sopir ambulans. Kami sudah follow up ke dinasnya, alasannya kenapa belom dibayar karena belum ada keputusan dari balai kota, bilangnya sih seperti itu, cuma nggak tau nih di atasnya belum ngasih izin ada insentif apa nggak," kata dia ketika dihubungi, Rabu (12/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan insentif itu sudah dijanjikan sejak awal kasus COVID-19. Pemberian insentif juga sudah berjalan berjalan sejak Maret, April, dan Mei, tapi dua bulan terakhir ini tertunda.
"Kami kami orang kan pekerja COVID itu kan berhak mendapatkan uang lebih lah. Dijanjiin ada insentif dari awal COVID, Maret, April, Mei udah dibayar, Juni, Juli, Agustus belum dibayar," ujarnya.
Hal ini kemudian menuai kritikan dari anggota dewan di DKI. Fraksi PDIP menilai dinas terkait tak punya hati nurani.
"Kalau hal itu betul terjadi, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman tidak punya hati nurani," kata Ketua F-PDIP DKI Gembong Warsono, Kamis (13/8/2020).
Gembong meminta dinas terkait memprioritaskan hal ini. Dia menilai pengorbanan orang yang berhadapan langsung dengan COVID-19 harus diberi penghargaan karena bertaruh dengan keselamatan pribadinya.
"Ini soal skala prioritas dinas melakukan eksekusi kegiatan. Tidak menghargai pengorbanan mereka. Seharusnya Pemprov memberi penghargaan atas kerja keras para penggali kubur dan sopir ambulans itu, yang berjibaku, bahkan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri," ujarnya.
Begitu juga dengan Fraksi PKB-PPP yang mengaku ironis terhadap persoalan ini. Padahal menurutnya, pekerjaan tukang gali kubur dan sopir ambulans berisiko tinggi karena terjun langsung menangani jenazah COVID-19.
"Ya begini, penanganan COVID ini kan tidak lepas dari peran gali kubur. Mereka itu garda terdepanlah, coba yang di Pondok Rangon (TPU khusus COVID), ini kan ironis kalau DKI gali kubur sampai terhambat (insentif tertunda)," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas Kamis (13/8/2020).
Menurutnya, apabila ada yang harus dikorbankan insentifnya ditunda, pihak tersebut adalah bagian pegawai penyedia jasa lainnya (PJLP). Menurutnya, selama ini Pemprov DKI telah melakukan banyak pemangkasan anggaran terkait COVID-19.
"Lebih baik PJLP-nya dikurangi kalau nggak ada duit daripada (insentif) gali kubur ditunda. Padahal kan pemangkasan sudah banyak, yang ASN banyak yang nggak dapat tunjangan ini-itu, tunjangan kerja," katanya.
Sementara, Fraksi Golkar menilai ada yang tidak beres terkait komunikasi. Dia menyebut komunikasi antarinstansi tidak berjalan baik.
"Administrasinya atau koordinasinya antarinstansi nggak bekerja dengan baik, nggak berjalan dengan baik. Karena bicara anggaran, anggarannya sudah ada," ujar Sekretaris F- Golkar DKI Judistira saat dihubungi, Kamis (13/8/2020).
Judistira mengatakan Pemprov DKI seharusnya memperhatikan para petugas tersebut. Sebab, mereka memiliki risiko tinggi terpapar virus Corona saat bekerja. Menurutnya, jangan sampai hal itu membuat para petugas kehilangan semangat dalam bekerja.
"Jadi hal ini agar diperhatikan betul oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar apa yang telah mereka lakukan itu mendapatkan penghargaan yang setimpal berupa pemberian tunjangan. Mereka juga dalam bekerja berisiko tinggi," katanya.
"Jangan sampai nanti angka peredaran masih tinggi, kemudian petugas-petugasnya juga tidak diperhatikan, akhirnya nanti tidak tertangani dengan baik. Semangat teman-teman turun, (tenaga) medis, petugas ambulans, kemudian penjaga makam. Nah, ketika ini tidak diberi perhatian, mereka bekerja dengan lelah, akhirnya semangat turun, kinerja turun, susah lagi kita menekan angka penyebaran COVID-19," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan akan segera menyelesaikan persoalan ini. Riza menyebut Pemprov akan segera mengecek anggaran keuangan yang telah ditentukan untuk penanganan COVID-19.
"Kami pastikan semuanya akan diselesaikan. Nanti kami cek, dan dipastikan semuanya pembiayaan telah kami anggarkan untuk penanganan COVID-19 yang telah kami anggaran," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2020).
