Insentif Penggali Kubur di DKI Tertunda, Golkar: Risiko Kerja Mereka Tinggi!

M Ilman Na'fian - detikNews
Kamis, 13 Agu 2020 10:51 WIB
Korban meninggal akibat virus Corona (COVID-19) di Indonesia terus bertambah. Per 29 April 2020, jumlah meninggal mencapai 784 orang.
Ilustrasi penggali kubur (Foto: dok. Getty Images)
Jakarta -

Tukang gali kubur dan sopir ambulans khusus jenazah pasien Corona (COVID-19) di DKI Jakarta mengaku sudah dua bulan insentifnya tidak turun. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyebut koordinasi antarinstansi tidak berjalan dengan baik.

"Administrasinya atau koordinasinya antarinstansi nggak bekerja dengan baik, nggak berjalan dengan baik. Karena bicara anggaran, anggarannya sudah ada," ujar Judistira saat dihubungi, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki anggaran sekitar Rp 10,7 triliun untuk penanganan COVID-19. Dari Rp 10,7 triliun itu, Rp 2,67 triliun dianggarkan untuk bidang kesehatan dan lebih dari Rp 7 triliun untuk bantuan sosial.

"Kan kita sudah sepakat antara Pemprov dan disetujui DPRD DKI, dalam rangka penanganan COVID-19 sudah dianggarkan kurang-lebih sekitar Rp 10,7 triliun. Nah, dari Rp 10,7 triliun itu, ada sekitar Rp 2,67 triliun yang dialokasikan untuk bidang kesehatan. Nah, saya pikir itu termasuk ya untuk memberikan tunjangan terhadap petugas ambulans dan petugas pemakaman," ucapnya.

Judistira mengatakan Pemprov DKI seharusnya memperhatikan para petugas tersebut. Sebab, mereka memiliki risiko tinggi terpapar virus Corona saat bekerja.

"Jadi hal ini agar diperhatikan betul oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar apa yang telah mereka lakukan itu mendapatkan penghargaan yang setimpal berupa pemberian tunjangan. Mereka juga dalam bekerja berisiko tinggi," katanya.

Karena itu, Judistira meminta agar tertundanya pembayaran insentif para tukang gali kubur dan sopir ambulans jenazah khusus COVID-19 tidak terjadi lagi. Menurutnya, jangan sampai hal itu membuat para petugas kehilangan semangat dalam bekerja.

"Jangan sampai nanti angka peredaran masih tinggi, kemudian petugas-petugasnya juga tidak diperhatikan, akhirnya nanti tidak tertangani dengan baik. Semangat teman-teman turun, (tenaga) medis, petugas ambulans, kemudian penjaga makam. Nah, ketika ini tidak diberi perhatian, mereka bekerja dengan lelah, akhirnya semangat turun, kinerja turun, susah lagi kita menekan angka penyebaran COVID-19," imbuhnya.

Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta Judistira Hermawan.Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta Judistira Hermawan (Foto: dok. Istimewa)

Sebelumnya, seorang penggali kubur khusus jenazah pasien Corona (COVID-19) menceritakan tak turunnya insentif mereka selama dua bulan. Pencairan insentif tertunda sejak Juni hingga bulan ini.

"Iya betul, totalnya 113 tukang gali sama sopir ambulans. Kami sudah follow up ke dinasnya. Alasannya kenapa belum dibayar, karena belum ada keputusan dari Balai Kota. Bilangnya sih seperti itu, cuma nggak tahu nih di atasnya belum ngasih izin ada insentif apa nggak," kata pria yang enggan menyebutkan identitasnya, ketika dihubungi pada Rabu (12/8).

Dia mengatakan insentif itu sudah dijanjikan sejak awal pandemi Corona. Pemberian insentif juga sudah berjalan berjalan sejak Maret, April, hingga Mei.

"Kami kami orang kan pekerja COVID itu kan berhak mendapatkan uang lebihlah. Dijanjiin ada insentif dari awal COVID, Maret, April, Mei sudah dibayar. Juni, Juli, Agustus belum dibayar," ungkapnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawari angkat bicara terkait tertundanya insentif tukang gali kubur dan sopir ambulans yang menangani protokol COVID-19. Suzi menyebut insentif itu masih dalam proses dan dalam waktu dekat akan segera cair.

"Gaji PJLP sudah dibayarkan tepat waktu setiap bulannya langsung dibayarkan melalui Bank DKI. Insentif merupakan uang tambahan untuk makan dan transpor bagi pekerja PJLP yang menangani pemakaman jenazah dengan protap COVID-19," kata Suzi, ketika dihubungi, Rabu (12/8).

"Selanjutnya tambahan insentif memerlukan waktu dalam prosesnya, dalam waktu dekat sudah dapat dicairkan," lanjutnya.

Suzi menegaskan pihaknya sudah mengajukan permohonan Badan Pengelolaan Kepala Daerah (BPKD). Namun dia tidak mengetahui rinci data tersebut.

"Sudah (disampaikan permohonannya). Jumlahnya saya kurang (tahu) pasti, karena diberikan hanya kepada yang benar-benar menangani," ujarnya.

(elz/ear)