DPRD Jember Makzulkan Bupati Faida, Begini Prosedurnya

Kemudian, merujuk pada ketentuan Pasal 79, pemberhentian Bupati diusulkan oleh DPRD kepada Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Namun, usulan pemberhentian merupakan hak Gubernur. Menteri memberhentikan Bupati atas usul Gubernur.

Pasal 79

(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Baca juga: DPRD Jember Tak Lagi Anggap Faida Sebagai Bupati

Setelah itu, DPRD menggelar rapat paripurna untuk memutuskan usul pemakzulan. Disebutkan dalam Pasal 80, nantinya usulan tersebut akan diperiksa Mahkamah Agung. Keputusan MA bersifat final dan wajib dieksekusi oleh menteri.

Pasal 80
c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;

f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Sebelumnya, 45 Anggota DPRD Jember sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Faida. Faida disebut melakukan pelanggaran berat karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Jember.

"Jadi kita menilai pelanggarannya ini sudah TSM. Dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat Jember," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Kemendagri Pastikan Monitor Usulan Pemakzulan Bupati Jember

Yang pertama, menurut Halim, adalah keterlambatanBupati Jember dalam merespon informasi dari Kemenpan RB tentang penerimaan CPNS tahun 2019. Akibatnya, Jember tidak mendapat kuota.

"Ini terjadi karena bupati tidak cermat dalam merespon informasi dari KemenPAN RB sehingga usulan kebutuhan PNS di Jember terlambat. Kenapa usulan terlambat, karena analisa kebutuhan dan beban kerja serta susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) belum diputuskan," kata Halim.

(rdp/van)