.webp)
"Pemakzulan itu memiliki konsekuensi politik bahwa kita (DPRD Jember) sudah tidak lagi mengakui Faida sebagai bupati," kata Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi, Kamis (23/7/2020).
Sehingga, lanjut Itqon, Faida dinilai tak lagi memiliki kewenangan berkaitan dengan kebijakan politik. Sebab Faida secara politik bukan lagi memiliki kapasitas sebagai bupati.
Baca juga: Dewan Usulkan Pemberhentian Bupati Jember |
"Bupati itu kan selain pejabat pemerintah juga pejabat politik. Nah, jabatan politiknya ini yang sudah tidak kita akui lagi. Itu sudah otomatis dengan adanya pemakzulan ini," terang Itqon.
Namun, sambung politikus PKB ini, secara administratif Faida masih diakui sebagai Bupati Jember. Jadi dia masih memiliki hak secara administratif menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember.
DPRD saat ini mulai menyiapkan materi pendukung dalam rangka menindaklanjuti usulan bupati Jember dimakzulkan untuk dimintakan fatwa MA. Berbekal fatwa MA itu, bisa diajukan ke Mendagri agar Faida diberhentikan secara administratif dari jabatan Bupati Jember.
"Dalam waktu dekat usulan pemakzulan ini akan kita mintakan fatwa ke MA. Kalau diterima, ini menjadi dasar kita untuk pengajuan pemberhentian Faida ke Mendagri," tegas Itqon.
Tonton juga video 'Mendagri Larang Kepala Daerah Mutasi ASN Jelang Pilkada 2020':
(fat/fat)
