Round-Up

Tekad Mahfud Jerat Pejabat yang Bantu Djoko Tjandra

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 22:54 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membuka Forum Komunikasi dan Koordinasi yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Forum Komunikasi dan Koordinasi yang dihadiri oleh para Alumni Penerima Beasiswa Supersemar ini mengangkat tema
Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Kehebohan yang disebabkan Djoko Tjandra masih belum selesai. Terlebih pemilik nama asli Joko Soegiarto Tjandra itu sampai saat ini belum tertangkap.

Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang beberapa waktu terakhir membikin geger negeri. Banyak pejabat diduga terlibat membantu Djoko Tjandra yang keberadaannya terakhir diketahui di Kuala Lumpur, Malaysia itu.

Salah satu pejabat yang paling kentara yaitu Brigjen Prasetijo Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Dia sudah dicopot dari jabatannya dan saat ini tengah menghadapi dugaan pelanggaran etik serta pidana.

Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Ironisnya, hal itu dilakukan Prasetijo saat Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun institusi yang membesarkan Prasetijo, Polri, sudah bertekad memburu dan menangkap Djoko Tjandra.

Di sisi lain Divisi Propam Polri masih melakukan penyidikan atas dua jenderal eks pejabat di Divisi Hubungan Internasional (Hubinter), yang dicopot dari jabatannya lantaran masalah red notice Djoko Tjandra. Dua jenderal tersebut adalah eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan eks Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo.

"Dua-duanya sama, (diduga melanggar) kode etik. Posisinya masih diduga dan proses masih berlangsung. Penyidikan Propam masih berlangsung, kita masih pakai asas praduga tak bersalah sebelum hakim mengetuk palu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, saat dihubungi detikcom, Sabtu (18/7/2020).

Ada pula pejabat di tubuh kejaksaan yang diperiksa internal. Bermula dari informasi yang beredar menyebutkan adanya pertemuan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Nanang Supriatna, Jaksa Agung ST Burhanuddin pun memerintahkan agar Nanang diperiksa internal.

"Iya sekecil apa pun informasi, saya akan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan apabila benar, akan dilakukan pemeriksaan sesuai aturan yang ada," ujar Burhanuddin saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (16/7/2020).

Berkaitan dengan hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengumpulkan berbagai pejabat dari lintas instansi yaitu Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) yang diwakili Dirjen Imigrasi, Kejaksaan Agung yang diwakili JAM Pidsus, Mabes Polri yang diwakili Kabareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang diwakili Deputi I BIN. Rapat terbatas itu dilakukan Mahfud pada Senin, 20 Juli malam.

Mahfud meminta perburuan Djoko Tjandra harus dituntaskan. Tak hanya itu, Mahfud memerintahkan agar siapa pun, terutama aparat, yang terlibat harus ditindak tegas.

"Ada tindakan ke dalam, tindakan ke dalam itu ada dua satu tindakan disiplin yaitu pegawai-pegawai atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran disiplin misalnya memberi surat jalan memberi surat keterangan mengantarkan mempermudah masuk dan sebagainya," kata Mahfud.

"Lalu yang kedua ini penting, pemidanaan terhadap para pegawai dan pejabat yang telah nyata-nyata diketahui memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah produktif dalam kasus Djoko Tjandra ini," sambung Mahfud.

Mahfud mengatakan ada banyak pasal yang bisa digunakan untuk menjerat aparat yang membantu kaburnya Djoko Tjandra. Dua di antaranya merupakan pasal 221 dan pasal 263 KUHP.

"Jadi banyak tuh tindak pidana yang bisa dilakukan bisa pasal 221 pasal 263 dan sebagainya lah itu bisa dikenakan kepada pelaku pidana itu. Nah masyarakat menunggu itu gitu. Masyarakat tidak ingin ini mengalir dan lewat begitu saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga mengapresiasi kinerja Polri yang telah meningkatkan status perkara pejabat kepolisian yang membantu Djoko Tjandra ke tingkat penyidikan. Dia meminta Polri memberikan hukuman yang memberikan efek jera.

"Nanti akan berlanjut ke pejabat-pejabat pegawai-pegawai Polri yang lain kalau ada yang terlibat di situ tindakan disiplin penjatuhan sanksi disiplin administratif lalu dilanjutkan ke pidananya jangan berhenti disiplin. Disiplin tuh kadang kalau sudah dicopot dari jabatan 2 tahun lagi muncul jadi pejabat apa jadi pejabat apa katanya sudah selesai disiplinnya padahal dia melakukan tindak pidana," papar Mahfud.

Mahfud mengatakan, masyarakat saat ini menyoroti langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam menyelesaikan kasus Djoko Tjandra. Untuk itu, Mahfud ingin proses kasus tersebut terus berjalan dan tidak berhenti sampai sanksi disiplin saja.

"Oleh sebab itu, sekarang Polri supaya meneruskan dan kita akan melihat semuanya, masyarakat akan melihat langkah-langkah Polri ini agar terus dilanjutkan jangan berhenti tindak pidananya yang harus dilakukan. Dan itu bisa, sudah banyak yurisprudensinya menghalang-halangi penegakan hukum dan sebagainya itu kan tidak pidana. Kan sudah ada itu pengacara yang masuk penjara karena menghalang-halangi upaya penegakan hukum apalagi ini kasus korupsi," katanya.

(dhn/jbr)