Round-Up

Djoko Tjandra Minta Sidang Daring, Hakim-Jaksa Tak Terpancing

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Senin, 20 Jul 2020 20:02 WIB
Buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR RI akan memanggil Dukcapil DKI dan lurah setempat.
Foto: 20Detik
Jakarta -

Tiga kali sudah buron kasus cassie Bank Bali, Djoko Tjandra, absen menghadiri sidang peninjauan kembali (PK) dengan alasan sakit. Djoko Tjandra yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia ini lalu bersurat ke majelis hakim untuk menggelar sidang pemeriksaan PK secara online.

Sidang PK ketiga Djoko Tjandra digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Jalan Ampera Raya, Jaksel, Senin (20/7/2020). Dua sidang PK sebelumnya pernah digelar pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020.

Pada sidang PK 20 Juli 2020, hanya lima orang jaksa penuntut umum dan tiga orang tim pengacara Djoko Tjandra di ruang sidang. Tidak terlihat pria yang kini memiliki julukan 'Joker' itu. "Sidang PK nomor perkara 745 dibuka untuk umum," ujar hakim ketua Nazar Efrendi.

Seperti sidang-sidang sebelumnya, tim pengacara mengatakan Djoko Tjandra tak bisa menghadiri sidang dikarenakan masih sakit. Djoko Tjandra juga mengirimkan surat permohonan untuk majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa PK ini.

Djoko Tjandra dalam suratnya menyampaikan dua poin, yang intinya dia meminta majelis hakim menggelar sidang PK-nya secara online.

"Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini, saya memohon kepada majelis hukum yang memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK) agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya secara daring atau telekonferensi," ujar Djoko Tjandra dalam suratnya yang dibacakan tim pengacara.

Berikut ini isi surat Djoko Tjandra yang dibacakan tim pengacara:

Surat ditandatangani di Kuala Lumpur 17 Juli 2020,
kepada yang terhormat, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa

Saya Joko Soegiarto Tjandra selaku pemohon peninjauan kembali terhadap putusan 12 PK/pidsus 2009 tanggal 11 Juli 2009 yang bertentangan dengan putusan MA Nomor 33/Phum-14/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan ini hendak menyampaikan kepada majelis yaitu hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana persidangan yang telah dilaksanakan pada 29 Juni 2020, dan tanggal 6 Juni 2020, dan kemudian ditunda pada 20 Juli 2020 di mana saya selaku pemohon meminta maaf kepada majelis hakim yang memeriksa PK atas ketidakhadiran saya yang tidak hadir ke sidang. Dikarenakan kondisi kesehatan saya menurun, sehingga tidak memungkinkan saya hadir mengikuti proses persidangan pemeriksaan di tengah pandemi COVID-19.

2. Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini, saya memohon kepada majelis hukum memeriksa permohonan PK agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya secara daring atau tele-conference.

Demikian yang dapat saya sampaikan, besar harapan saya agar majelis hakim yang memeriksa permohonan PK dapat mengabulkan permohonan ini. Terima kasih atas berkenaan dan kerjasamanya,

Joko Soegiarto Tjandra.

Tonton video 'Ajukan PK, Djoko Tjandra 3 Kali Absen Sidang':

Selanjutnya
Halaman
1 2 3