Dengan demikian, Eko melanjutkan, kendati jabatan wakil menteri tidak disebutkan dalam pasal tersebut, Presiden tetap dapat membentuk organisasi tersebut sebagai bentuk dari merespons beban kerja pemerintahan melalui kewenangan diskresi itu. Dengan argumentasi yang harus didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan strategis serta tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas di kementerian.
"Jadi, jumlah wakil menteri yang ada dalam struktur pemerintahan itu harus didasarkan pada kompleksitas dan program prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan tertentu," tegas Eko di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.
Eko juga menguraikan, sebenarnya jabatan wakil menteri adalah jabatan politik karena berdasarkan pada pengangkatannya yang dilakukan oleh Presiden. Tujuannya untuk melaksanakan tugas tertentu sehingga seorang wakil menteri harus miliki kepakaran atau keahlian yang memadai.
Di samping itu, hal penting yang perlu ada pada seorang wakil menteri adalah asalnya yang diharapkan dari kalangan profesional. Sehingga dapat membangun legitimasi untuk membantu menteri dalam tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan pejabat birokrasi.
"Dengan demikian, keberadaan wakil menteri pun dapat difungsikan sebagai pelaksana tugas harian di kementerian untuk melakukan koordinasi dan memastikan sinergi antarlembaga agar dapat terjalin dengan baik," ucap Eko.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, FKHK mempersoalkan konstitusionalitas pelantikan 12 wakil menteri di sebelas kementerian oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2019. Keberadaan wakil menteri ini dinilai bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. FKHK menduga hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena tidak melibatkan DPR sebagai representasi wakil rakyat.
(asp/mae)
