Cerita Pimpinan KPK Sempat ke Kaltim Ingatkan Pejabat-Kontraktor soal OTT

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sempat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim) sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar. Nawawi mengaku sudah memperingatkan agar tidak ada lagi pejabat kena OTT di Kaltim.

"Kalau tidak keliru sekitar 11 Maret saya bersama tim korsup (koordinasi dan supervisi) melaksanakan giat korsup di Kalimantan Timur tapi dilaksanakan di Balikpapan. Sampai ada media lokal setempat memberitakan apa yang kami sampaikan dalam forum itu," kata Nawawi di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Sebab, Nawawi mengatakan KPK memiliki catatan soal kasus OTT yang terjadi di Kaltim, salah satunya soal proyek di Samarinda-Bontang. Karena itu, dia sangat berharap tidak ada OTT di Kaltim. Namun apa daya, 4 bulan berselang KPK malah melakukan OTT di Kaltim.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami kebetulan ada catatan untuk Kaltim ada kasus OTT juga proyek pembuatan Samarinda-Bontang kalau tidak keliru. Kami ingatkan agar di Kaltim jangan terjadi lagi OTT, sedapatnya tidak terjadi lagi, tapi nyatanya seperti ini," sebutnya.

Padahal, Nawawi mengatakan saat itu sudah menyampaikan kepada pejabat pemerintahan daerah dan kontraktor agar tidak ada lagi permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebab, Nawawi menilai proses pengadaan barang dan jasa ini sebagai salah sektor rentan terjadi korupsi.

"Kami sampaikan pada waktu itu bahwa dalam kaitannya dengan PBJ atau pengadaan barang dan jasa ini betul-betul tidak ada lagi permainan-permainan. Karena kami KPK dengan korsup kami betul-betul memantau giat yang berhubungan dengan PBJ. Ancaman ini malah kami sampaikan kepada pejabat pemerintahan maupun para kontraktor di Kaltim. Nyatanya sepeti yang kita lihat sekarang," tuturnya.

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan sejumlah pihak pada Kamis (2/7) di Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda. Dari OTT itu, KPK kemudian menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan suap pembangunan proyek insfrastruktur di Kutai Timur.

Berikut identitas ketujuh tersangka tersebut:

Sebagai penerima

-Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur;
-Encek UR Firgasih selaku Ketua DPRD Kutai Timur;
-Suriansyah selaku Kepala BPKAD,
-Aswandi selaku Kadis PU;
-Musyaffa selaku Kepala Bapenda

Sebagai pemberi

-Aditya Maharani selaku kontraktor;
-Deky Aryanto selaku rekanan.

KPK mengatakan total uang disita dalam OTT itu senilai Rp 170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo sekitar Rp 4,8 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait sejumlah pembangunan proyek infrastruktur di Kutai Timur tahun 2019-2020.

Ismunandar, Encek UR Firgasih, Suriansyah, Musyaffa dan Aswandi disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Aditya Maharani dan Deky Aryanto diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 1 2

Selanjutnya