Janji Pimpinan Baru KPK soal OTT Tetap Jadi 'Senjata'

Jakarta -

Lima pimpinan KPK baru telah disahkan DPR berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut berjanji operasi tangkap tangan atau OTT tetap dilakukan KPK ke depannya.

Penetapan pimpinan KPK baru dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat digelar di ruang paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan lima pimpinan KPK. Kemudian Ketua DPR Puan Maharani menanyakan apakah lima pimpinan KPK dapat disahkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas uji kelayakan terhadap calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" kata Puan dijawab setuju oleh anggota Dewan.

Berikut 5 pimpinan KPK disahkan DPR:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

Ketua KPK disahkan DPR:
Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)

Rapat paripurna DPR mengesahkan lima pimpinan KPK periode 2024-2029 hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Ketua KPK dijabat oleh Setyo Budiyanto. (Agung Pambudhy/detikcom)

OTT Akan Tetap Ada

Ketua terpilih KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan OTT tetap ada di masa kepemimpinannya nanti. Hal itu juga sempat dikatakan Setyo saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.

"Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper test, OTT tetep lanjut," kata Setyo setelah disahkan menjadi pimpinan KPK di kompleks parlemen.

Setyo mengatakan perkembangan terkini OTT hanya terkait penamaan. Setyo tidak masalah terkait hal tersebut.

"Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, gitu. Apa, nomenklatur, kemudian tidak penamaan, apa yang saya sampaikan tadi. Menurut saya, nggak ada masalah lagi," tuturnya.

"Saya yakin semuanya masih sepakat loh, masalah itu. Karena, kalau saya sebut itu, ya dalam pengalaman saya selama saya bertugas di KPK," tambahnya.

OTT, kata Setyo, akan dilakukan lebih selektif lagi dengan pembahasan lebih lanjut dengan pimpinan KPK lainnya. Terkait Johanis Tanak yang terpilih kembali menjadi pimpinan KPK dan menyebut ingin menghapus OTT, Setyo mengaku belum bertemu untuk membahas itu.

"Saya yakin itu hanya sifatnya apakah penjelasan beliau dari sisi nomenklatur atau dari sisi penamaan saja," ucapnya.

Setyo Sebut OTT Tetap Ada saat Diuji DPR

OTT memang sempat diungkapkan Setyo saat menjalani uji kelayakan di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (18/11). Salah satunya yang mengajukan pertanyaan adalah anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, terkait masih perlu atau tidak operasi tangkap tangan dilakukan.

"Apakah KPK ke depan ini lebih atau dominan concern terhadap persoalan OTT? Atau mau penegakan hukum dengan pola-pola sebagaimana yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, tolong jelaskan pilihan Pak Setyo bilamana nanti terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK," kata Bob.

Menjawab itu, Setyo mengatakan bahwa OTT masih diperlukan. Hal itu karena OTT adalah pintu masuk untuk perkara yang lain.

Setyo Budiyanto usai disahkan menjadi pimpinan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). (Adrial Akbar/detikcom)

"Menurut kami, OTT itu masih diperlukan. Karena kenapa diperlukan, OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar," kata Setyo.

Pada saat itu, Setyo mengatakan memang OTT itu tidak harus banyak, dan selektif untuk melakukannya. Hal itu untuk mencegah adanya tindakan perlawanan seperti praperadilan.

"Memang, OTT ini tidak perlu harus banyak, betul-betul selektif, prioritas, tetapi masih diperlukan untuk saat ini. Betul-betul selektif, prioritas, dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya praperadilan, dan lain-lain," kata dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya