Sanksi Langgar PSBB di Kabupaten Tangerang: Push Up 100 Kali-Denda Rp 200.000

Poster — Foto ilustrasi PSBB (Edi Wahyono/detikcom)

Kabupaten Tangerang -

Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jilid 3. Dalam Perbup tersebut diatur hukuman sosial dan denda bagi pelanggar.

"Sanksi saja. Ada sanksi push up dan denda uang," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat dihubungi detikcom, Senin (18/5/2020).

Dalam Perbub, tertuang Pasal 46 dan Pasal 53 di mana setiap pelanggar PSBB akan dikenai hukuman sosial hingga denda. Bentuk pelanggaran PSBB yang dimaksud antara lain ke luar rumah tanpa masker hingga melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perbup itu ditandatangani sendiri oleh Ahmed Zaki Iskandar pada Jumat (14/5/2020). Dia juga menambahkan hukuman yang akan diberikan ini untuk masyarakat pengendara motor yang tidak menggunakan masker.

Langkah tegas ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). Berikut ini isi lengkap pasal yang mengatur sanksi bagi pelanggar PSBB:

Pasal 46
(1) Selama PSBB setiap orang dilarang:
A. Keluar rumah tanpa menggunakan masker.
B. Melaksanakan kegiatan keagamaan dirumah ibadah dan/atau ditempat tertentu.
C. Berkumpul/berkerumun, berkelompok ditempat/atau fasilitas umum
D. Melakukan kegiatan Social dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.

(2) ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, dikecualikan bagi kegiatan sebagaiman dimaksud pasal 20 ayat (4).

Pasal 53
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 46, dikenakan sanksi :
A. Tegur tertulis
B. Kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi
C. Push up ditempat paling sedikit 20 (dua puluh) kali paling banyak 100 (seratus) kali.
D. Denda administratif paling sedikit Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu).

(2). pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Halaman 1 2

Selanjutnya