Jakarta - Direktur Eksekutif
Perludem Titi Anggraini menilai
evaluasi pilkada langsung penting untuk dilakukan. Namun, ia mewanti-wanti agar evaluasi itu tidak sampai melemahkan partisipasi politik masyarakat.
"Mengevaluasi pilkada memang sangat penting, agar kita bisa terus memperbaiki ketentuan yang ada dan mengatasi berbagai kelemahan dalam pengaturan maupun praktik yang ada di lapangan. Namun, jangan sampai solusinya justru malah memperlemah partisipasi politik dan kedaulatan rakyat," kata Titi kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).
Titi meminta Mendagri Tito Karnavian menghindari kebijakan yang kontroversial. Ia berharap Tito lebih fokus pada hal-hal yang lebih mendesak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mendagri mestinya menghindari kebijakan yang kontroversial dan kontraprodukrif, serta mestinya bisa lebih fokus pada hal-hal mendesak yang perlu dituntaskan. Misal soal kesiapan penganggaran Pilkada 2020, mengembalikan stabilitas pelayanan publik di daerah-daerah yang terpapar konflik, misal di Papua dan Papua Barat, menuntaskan perekaman KTP elektronik dan konsolidasi administrasi kependudukan warga negara, serta masih banyak pekerjaan rumah dalam negeri lainnya," jelasnya.
Perdebatan soal pilkada langsung atau tidak langsung ini menurut Titi ibarat memutar kaset lawas dengan lagu lama yang terus diulang. Perdebatan itu disebut Titi seperti langkah mundur dan menghabiskan energi.
"Ini perdebatan pilkada langsung atau tidak langsung ibarat memutar kaset yang sudah usang. Bukan hanya langkah mundur di tengah mulai menguatnya partisipasi politik warga, tapi juga menghabiskan energi publik yang mestinya bisa dikelola untuk hal-hal yang lebih produktif dan konstruktif," ujar Titi.
Lebih lanjut, Titi menilai pilkada langsung masih menjadi pilihan yang baik untuk diterapkan di Indonesia dan mampu melahirkan kepemimpinan alternatif dari daerah. Jika ada daerah yang memerlukan alternatif pilkada asimetris, menurut Titi, hal itu bisa dilakukan dengan kajian mendalam dan komprehensif sebelumnya.
"Kalau beberapa daerah perlu dipikirkan skema alternatif melalui pilkada asimetris seperti misalnya untuk kabupaten/kota di Papua untuk mengurangi konflik dan kekerasan, maka itu bisa dilakukan dengan kajian mendalam dan komprehensif dengan memperhitungkan pilihan yang akuntabel dan demokratis," ungkapnya.
"Jadi bagi kami, jangan kita mundur dan membuat demokrasi Indonesia dianggap semakin jauh dari kemajuan yang selama ini sudah dicapai dengan membuat keputusan mengembalikan pilkada secara tidak langsung," lanjut dia.
Kembali ke soal evaluasi pilkada langsung, Titi mengatakan evaluasi harus dilakukan untuk mendapatkan formula pilkada yang lebih baik dan mencegah politik transaksional. Namun, ia menggarisbawahi agar evaluasi itu tidak lantas mempertanyakan sistem pemilihan langsung tersebut.
"Justru akan kontraproduktif kalau evaluasinya langsung melompat dengan mempertanyakan sistem pemilihan langsungnya, tanpa mengurai komprehensif identifikasi masalah dan tawaran solusi yang bisa memperbaikinya dari sisi kebijakan, teknis, manajemen, penegakan hukum, maupun desain kelembagaan penyelenggaraannya," paparnya.
Titi menegaskan negara tidak boleh mundur soal pemenuhan hak politik warga. Yang menjadi tantangan, menurut Titi, adalah bagaimana posisi publik bisa diperkuat dalam proses elektoral dan mengutamakan kedaulatan rakyat berbasis supremasi hukum.
"Demokrasi konstitusional ini yang harus kita telaah bersama sehingga pilkada bisa terselenggara dengan partisipasi warga yang substansial berbasis politik program dan gagasan, serta bisa menghasilkan pemimpin yang bersih, antikorupsi, dan kompeten untuk membangun daerah yang berorientasi pelayan publik dan good governance," terang Titi.
"Bisa juga dilakukan dengan insentif pembiayaan kampanye oleh negara untuk beberapa metode kampanye, semisal iklan di media massa, cetak, elektronik, dan subsidi alat pembiayaan, alat peraga dengan penataan kampanye yang lebih ramah lingkungan," pungkasnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
