Dukung Evaluasi Pilkada Langsung, PAN Singgung Pengawas yang Wafat

Jakarta - PAN menilai persoalan pilkada tidak hanya masalah biaya. Jika akan dievaluasi, PAN menyebut sebaiknya evaluasi juga menyasar soal mekanisme pelaksanaan pilkada.

"Saya lihat pilkada itu tidak hanya menyisakan persoalan terkait biaya. Akan ada pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 ya, di antara itu nggak ada pilkada lagi. Artinya, Pilkada 2020 kita punya pilkada banyak, tahun 2024 kita punya pilkada lebih banyak lagi karena 570-an pilkada nanti tahun 2024 berbarengan dengan pilpres dan pileg," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).

"Bagaimana kesiapan dari penyelenggaraan, bagaimana kesiapan dari pengawas ya, terus ya bagaimana kesiapan anggaran itu juga harus kita perhatikan," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Eddy, evaluasi pilkada sebaiknya dilakukan secara menyeluruh. Berkaca dari Pemilu 2019, pelaksanaannya memakan korban petugas KPPS dan berpotensi membuat masyarakat bingung.

"Jadi kalau mau melakukan evaluasi, lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh mekanisme pelaksanaan pilkada serentak ini. Karena dengan pilpres dan pemilu yang digabung jadi satu saja, dengan segala rasa hormat, begitu banyak korban dari aspek pengawas yang sudah kita lihat, yang wafat maupun yang sakit. Apalagi kalau digabung dengan pilkada serentak. Saya nggak bisa membayangkan," ujar Eddy.

Menurut Eddy, pilkada serentak ataupun tidak langsung juga membutuhkan biaya yang besarannya perlu dikaji. Namun Eddy mengatakan persoalan biaya itu tidak boleh mengambil kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

"Kalau kita bicara tentang pilkada, pemilihan langsung melalui perwakilan, ya kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini diberikan kedaulatan di era demokrasi. Kedaulatan itu apa? Bisa memilih pemimpinnya sendiri. Kalau kedaulatan itu diambil, tentu akan banyak kritikan dan menentang. Jadi itu harus diperhitungkan lagi. Jangan dilihat dari biayanya saja," ucap Eddy.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan PAN akan terbuka untuk melakukan evaluasi pilkada secara menyeluruh, tidak hanya soal langsung atau tidak langsung. Evaluasi itu termasuk soal akan banyaknya Plt yang memimpin daerah karena kepala daerahnya purnatugas pada 2022 dan 2023.

"Ada 272 Plt kalo nggak salah. Nah bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah ketika Plt itu melaksanakan tugas selama satu bahkan ada yang dua tahun. Kan kalau Plt itu ada keterbatasan. Bagaimana merancang APBD? Bagaimana melakukan pergantian OPD? Itu kan ada batasan. Nah, itu menurut saya kita bicara secara menyeluruh. Jangan hanya bicara parsialnya saja," pungkasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya