Evaluasi Pilkada Langsung Diharap Tak Lemahkan Partisipasi Politik

Lebih lanjut, Titi menilai pilkada langsung masih menjadi pilihan yang baik untuk diterapkan di Indonesia dan mampu melahirkan kepemimpinan alternatif dari daerah. Jika ada daerah yang memerlukan alternatif pilkada asimetris, menurut Titi, hal itu bisa dilakukan dengan kajian mendalam dan komprehensif sebelumnya.

"Kalau beberapa daerah perlu dipikirkan skema alternatif melalui pilkada asimetris seperti misalnya untuk kabupaten/kota di Papua untuk mengurangi konflik dan kekerasan, maka itu bisa dilakukan dengan kajian mendalam dan komprehensif dengan memperhitungkan pilihan yang akuntabel dan demokratis," ungkapnya.

Baca juga: PPP Soroti Politik Uang di Pilkada Langsung, Usul Saksi Disediakan Negara

"Jadi bagi kami, jangan kita mundur dan membuat demokrasi Indonesia dianggap semakin jauh dari kemajuan yang selama ini sudah dicapai dengan membuat keputusan mengembalikan pilkada secara tidak langsung," lanjut dia.

Kembali ke soal evaluasi pilkada langsung, Titi mengatakan evaluasi harus dilakukan untuk mendapatkan formula pilkada yang lebih baik dan mencegah politik transaksional. Namun, ia menggarisbawahi agar evaluasi itu tidak lantas mempertanyakan sistem pemilihan langsung tersebut.

Baca juga: PKS Dukung Evaluasi Pilkada Langsung: Biaya Tinggi Bisa Diminimalisir

"Justru akan kontraproduktif kalau evaluasinya langsung melompat dengan mempertanyakan sistem pemilihan langsungnya, tanpa mengurai komprehensif identifikasi masalah dan tawaran solusi yang bisa memperbaikinya dari sisi kebijakan, teknis, manajemen, penegakan hukum, maupun desain kelembagaan penyelenggaraannya," paparnya.