PPP Soroti Politik Uang di Pilkada Langsung, Usul Saksi Disediakan Negara

Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - PPP setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mempertanyakan pilkada langsung karena dinilai menelan biaya tinggi. PPP juga menghubungkannya dengan perilaku koruptif kepala daerah setelah terpilih.

"Evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai proses demokrasi yang kita lalui justru tidak mensejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat dengan maraknya perilaku koruptif. Banyaknya OTT kepala daerah ternyata bermotif sama, yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan pilkada langsung tetap bisa dilakukan dengan menekan instrumen pembiayaan yang tinggi. Ia mencontohkan pendeknya waktu kampanye atau subsidi biaya saksi dari negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi, misalnya waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi ataupun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan fairness, penguatan Bawaslu dengan menambah satgas money politics," jelas Awiek.

"Kalaupun ada penambahan biaya, itu disiapkan negara, bukan pembengkakan biaya di calon yang menyebabkan munculnya orientasi balik modal," imbuhnya.

Awiek juga mengusulkan penjatuhan sanksi berat kepada parpol yang terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan. Selain itu, Awiek menilai pilkada bisa dikembalikan melalui DPRD, namun dengan pengawalan ketat selama proses pemilihan berlangsung.

"Jika ada keberanian, kembalikan pilkada melalui DPRD, tapi dengan catatan memperketat pengawasan terhadap money politics di DPRD dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota DPRD selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung," ungkapnya.

Terkait usulan pemilihan melalui DPRD, menurut Awiek, tak ada perintah pilkada langsung dalam UUD 1945. Namun hal itu, menurut Awiek, merupakan opsi terakhir yang paling berani.

"Di UUD tidak ada perintah pilkada langsung, hanya pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Tapi itu opsi paling terakhir-berani. Jika tidak, maka evaluasi pilkada langsung terkait instrumen-instrumen yang kami sebutkan di atas. Sekarang kembali ke tujuan demokrasi, yakni kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Halaman 1 2 3

Selanjutnya