Jaksa KPK soal Klaim Rommy OTT Kurangi Suara PPP: Jangan Cari Alasan

Eksepsi yang dibacakan Rommy pada Senin, 23 September 2019 memang menyinggung soal hal-hal yang saat ini ditanggapi jaksa. Rommy mempermasalahkan tentang identitasnya sebagai mantan Ketua Umum PPP hingga OTT terkait perolehan suara PPP di Pemilu 2019.

Momentum OTT itu disebut Rommy berimbas pada turunnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 2019. Rommy membandingkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2014 dengan 39 kursi di DPR dengan Pemilu 2019 dengan 19 kursi.

"Perolehan suara ini menjadikan PPP sebagai partai paling buncit dan nyaris tidak lolos karena mendekati ambang batas parlemen," ucap Rommy saat itu.
"Anda boleh menyatakan operasi itu murni penegakan hukum. Namun hal yang naif kalau KPK tidak menyadari bahwa agenda penegakan hukum sebulan sebelum pemilu kepada Ketum Partai pasti memiliki imbas politik. Kecuali kalau memang rancangan mengerdilkan PPP atau mencari sensasi, maka itu sukses besar," imbuh Rommy.

Dalam perkara ini, Rommy didakwa menerima uang Rp 325 juta terkait jual beli jabatan di Kemenag dari Haris Hasanudin untuk mendapatkan posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Dia didakwa menerima suap bersama-sama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Rommy juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.


Rommy: Saya Tak Punya Otoritas Intervensi Seleksi Jabatan di Kemenag!

[Gambas:Video 20detik]

(fai/dhn)