Daftar RUU Disahkan, Ditangguhkan dan yang Masih Jadi Tuntutan Mahasiswa

Round-Up

Daftar RUU Disahkan, Ditangguhkan dan yang Masih Jadi Tuntutan Mahasiswa

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 25 Sep 2019 07:30 WIB
Foto: Sidang Paripurna DPR saat membahas beberapa RUU yang ditolak mahasiswa (Lamhot Aritonang)
Foto: Sidang Paripurna DPR saat membahas beberapa RUU yang ditolak mahasiswa (Lamhot Aritonang)
Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna kemarin di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat tersebut digelar di tengah demo mahasiswa. Apa saja yang terjadi dalam gedung DPR kemarin?

Sebagaimana diketahui, sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dianggap bermasalah. Baberapa RUU bermasalah ini lantas memicu aksi demo mahasiswa di sejumlah daerah. Alhasil, DPR kemarin melakukan beberapa pembahasan penting dalam rapat paripurna terkait beberapa RUU bermasalah tersebut.


Pada Selasa (24/9/2019), detikcom merangkum beberapa poin penting yang dilakukan DPR kemarin. Berikut ini rangkumannya:

Tuntutan Mahasiswa yang Belum Digubris DPR

Ribuan mahasiswa bergerak untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya ke gedung DPR. Bukan hanya mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh para petani.

Berdasarkan informasi penggalangan dana yang diinisiasi oleh musisi Ananda Badudu, ada lima tuntutan yang dibawa oleh massa. Berikut ini tuntutannya:

1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
2. Batalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK
3. Tolak dwifungsi Polri
4. Selesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan
5. Hentikan Operasi Korporasi yang merampok dan merusak sumber-sumber agraria, menjadi predator bagi kehidupan rakyat. Termasuk mencemari Udara dan Air sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Halnya Kebakaran Hutan yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan serta Pidanakan semua pihak yang terlibat.


Dari sejumlah tuntutan itu, DPR belum membatalkan RUU yang ditolak massa atau mengesahkan RUU didukung oleh massa. DPR hanya menunda pengesahan beberapa UU yang ditolak. Sementara untuk tuntutan di luar proses legislasi, termasuk dalam wewenang pemerintah.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3