Selain Mahasiswa, Petani Juga Bakal Demo di DPR Tolak RUU Bermasalah

Dia mengatakan upaya DPR RI untuk mengesahkan peraturan tersebut terkesan terburu-buru. Dia menyebut banyak pasal-pasal yang diatur dalam RUU-RUU tersebut justru bertentangan dengan kepentingan petani dan masyarakat pedesaan saat ini.

Henry menilai harusnya pemerintah dan DPR menyelaraskan UU yang dibuat terkait pertanian dengan UUPA dan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP). Dia menyebut deklarasi itu sudah mengatur secara ideal perlindungan dan pemberdayaan hak-hak petani.

"UNDROP sudah ideal karena isinya mengatur perlindungan dan pemberdayaan hak-hak petani dan orang yang bekerja dipedesaan. DPR harus menjadikan UNDROP sebagai acuan dalam perumusan peraturan mulai dari tingkat nasional hingga kebijakan di tingkat lokal," tuturnya.

Baca juga: Audiensi dengan DPR, Mahasiswa: Kami Berikan Mosi Tidak Percaya

Dia juga mendukung agar pemerintah fokus terhadap agroekologi. Menurutnya, bencana kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi saat ini merupakan dampak dari cara bertani yang merusak alam.

"SPI telah memulainya dengan mendorong petani anggotanya untuk menanam tanaman tidak tergantung kepada pasar global dan mudah terpapar kebakaran, lebih mendorong pertanian agroekologis yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional," jelasnya.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Nyatakan Puncak Demo di Istana-DPR Besok Bebas Politik

Sebelumnya, berdasarkan undangan rapat paripurna DPR yang bakal digelar Selasa (24/9/2019), terdapat enam RUU yang akan dilakukan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan di rapat paripurna. Keenam RUU tersebut ialah RUU Pemasyarakatan, RUU perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), RUU APBN 2020, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan RUU Pesantren.

RUU Pertanahan sendiri diperkirakan tak bakal disahkan dalam periode DPR 2014-2019. "Rapat paripurna belum bisa masukkan pengesahan karena harusnya hari ini (kesepakatan untuk membawa RUU Pertanahan ke paripurna). Tapi hari ini nggak jadi karena (fraksi) pada minta pendalaman semuanya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera, Senin (23/9).
(haf/haf)