Aksi Pegawai KPK: Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati di Masa Jokowi

Menurut dia, Jokowi harus turun tangan untuk mencegah revisi UU KPK yang membuat institusi antirasuah ini melemah dan capim KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik terpilih. Sebagai kepala negara, dia menganggap pembahasan revisi UU KPK baru bisa dilakukan jika ada surat dari Jokowi.

"Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, pada soal revisi UU KPK, proses pembahasan RUU KPK tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan Presiden RI melalui surat presiden sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku. Selain itu,pada soal calon pemimpin KPK yang bermasalah secara etik, Presiden pun secara terburu-buru menyerahkan nama kepada DPR RI padahal Presiden sendiri telah mengatakan akan mendengarkan masukan dari masyarakat," kata dia.

Baca juga: Pakaian Serba Hitam, Pegawai KPK Aksi Tolak Revisi UU KPK

KPK, disebut Henny sudah menangani perkara kasus korupsi yang melibatkan 26 Kepala lembaga negara/kementerian, 247 anggota dan pimpinan DPR/DPRD serta 20 gubernur sampai dengan korporasi. Lebih dari Rp 600 miliar pun sudah dikembalikan kepada negara.

"Sedangkan di bidang pencegahan upaya perbaikan sistem antara lain kajian sistem oleh KPK di berbagai instansi pemerintah yang rentan terhadap korupsi misal kajian sistem penyelenggaraan haji, sistem di Bea Cukai, sistem pajak, program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN SDA) dan siklus pembahasan anggaran negara, sistem bantuan sosial serta rekomendasi telah diberikan," kata Henny.