SBY Singgung Kriminalisasi di Pilkada, Minta TNI-Polri-BIN Netral

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan seluruh penegak hukum untuk netral dalam pergelaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. SBY meminta tidak ada kriminalisasi terhadap peserta pemilu ataupun pilkada.

"Cegah kriminalisasi, apalagi pesanan. Hati-hati dalam berbuat, jangan dikira pihak lain tidak tahu, jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodohi. Personel TNI-Polri mau maju pemilu dan pilkada ada aturan main. Jangan sampai tindakan perwira aktif jadi pergunjingan masyarakat luas," ujar SBY dalam pidato politiknya di DPC PD Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

SBY menyebut netralitas BIN, Polri, dan TNI dalam pesta demokrasi mutlak adanya. Negara diminta SBY harus netral dan tidak boleh berpihak.

"Tidak boleh memenangkan caleg tertentu juga parpol tertentu," tegas SBY.

Baca juga: Singgung Masa Jaya, SBY: Kalau Partai Demokrat Kalah, Kami Tawakal

Presiden ke-6 RI itu mengatakan keuangan negara juga perlu diawasi menjelang pilkada dan pemilu. Bagi SBY, negara harus benar-benar netral.

"Penggunaan keuangan negara harus diawasi diperiksa. Jangan sampai uang negara digunakan kandidat dan parpol tertentu. Cegah korupsi, kolusi (antara) elemen negara BIN, TNI, Polri dengan parpol tertentu," pinta SBY.

SBY juga berpesan kepada KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi. Kepada penyelenggara pemilu, Demokrat meminta mereka menjaga integritas dan kualitas kinerja.

"Baik pilkada dan pemilu sama-sama memiliki tantangan dan kompleksitas yang tinggi," tuturnya.

Baca juga: PD Sebut Ada 'Kriminalisasi' ke Syaharie Jaang di Pilgub Kaltim

[Gambas:Video 20detik]

SBY menyebut Pilkada 2018 merupakan yang terbesar atau paling banyak pesertanya yang dilaksanakan serentak. Pemilu 2019, menurutnya, menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan legislatif dan presiden serta wakilnya.

Untuk itu, SBY meminta semua penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP, merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan pemilihan dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan, apalagi yang bersifat prinsip.

Di samping harus cakap, para penyelenggara pemilu diminta SBY siap bekerja dengan intensitas tinggi. Jika ada permasalahan serius, jajaran KPU harus mengelolanya dengan baik. Lalu, SBY mengingatkan KPU akan bahaya di pilkada dan pemilu mendatang.

Baca juga: PDIP Bicara Keluhan Partai Demokrat di Pilgub Kaltim

"Di era teknologi digital, bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu. Misal pembobolan sistem KPU. Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mengatasi jika gangguan seperti ini terjadi," sebutnya.

"Dalam praktik, bisa terjadi kecurangan. KPU bisa dicurigai kolusi. Untuk itu, KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel Setiap langkahnya harus bisa diikuti masyarakat luas," imbuh SBY.

Sebelumnya, Demokrat mengaku mengantongi bukti 'kriminalisasi' terhadap cagub Kaltim yang diusung mereka, Syaharie Jaang. Demokrat mengusung Syaharie Jaang bersama Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam Pilgub Kaltim 2018.

Baca juga: Jawab PD soal 'Kriminalisasi' Syaharie Jaang, Polri: Akan Kita Dalami

Menurut Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan, Syahrie beberapa kali dipanggil parpol tertentu sebelum dikasuskan. Demokrat menyebut kriminalisasi itu dilakukan elemen negara terhadap Syaharie Jaang lantaran menolak ajakan duet dari Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin.

"Syaharie Jaang dipanggil parpol tertentu delapan kali, diminta wakilnya Kapolda Kaltim sekarang, Bapak Safaruddin, padahal wakilnya sudah ada. Tentu etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau (Syaharie) tidak (mau berpasangan dengan Safaruddin), akan ada kasus hukum diangkat," jelas Hinca, Rabu (3/1).

Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin, yang juga akan maju di Pilgub Kaltim, angkat bicara mengenai hal ini. Menurut dia, tidak ada pemaksaan antara dia dan Wali Kota Samarinda itu.

Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin. (Zunita/detikcom)

"Saya kira tidak ada maksa karena Pak Jaang itu kan juga mendaftar ke PDIP kemudian beberapa kali ke PDIP minta pasangan dengan saya gitu kan. Cuma kan terakhir itu kalau memang maksa itu kan saya cek apa kalimat saya dan di mana tempatnya gitu lho," ujar Safaruddin.

Safaruddin juga menanggapi adanya tuduhan intervensi yang dilayangkan Demokrat kepada dirinya terkait kasus yang menimpa Syaharie Jaang. Dia dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 26 Desember 2017.

"Ya itu kan kalau saya ini tidak ada hubungannya, kalau orang punya persepsi punya pendapat kita hargai pendapat masing-masing oranglah namanya juga demokrasi kita hargai semua membuat penafsiran seperti itu kan hak kita. Tapi, karena Anda nanya saya, saya jelaskan," tegas dia. (elz/tor)