.webp)
Muhammad Firdaus Julianto, Advokat pendamping warga menyampaikan, pada bulan April 2020 warga sebenarnya sudah melayangkan surat penolakan kepada bupati terkait proyek tower tersebut. Warga juga meminta agar IMB proyek tersebut tidak diterbitkan. Namun entah dengan pertimbangan apa, Dinas PM-PTSP justru menerbitkan IMB pada pertengahan Bulan September.
"Untuk itu, kedatangan kita ke sini ingin mengklarifikasi, bagaimana sih sebenarnya syarat perizinan IMB ini. Kok bisa keluar IMB, padahal sudah ada penolakan warga," kata Firdaus.
Pihaknya meminta Dinas PM-PTSP agar membuka kembali kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan pihak pengembang, mengingat ada pengakuan warga yang merasa tanda tangannya dipalsu.
"Namun dinas sampai saat ini tidak bisa membuka data," ujarnya.
Sementara Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM-PTSP Banyuwangi Medy Sugiarto mengatakan terbitnya IMB tersebut dikarenakan pihak pengembang sudah melengkapi surat-surat dan administrasi yang dibutuhkan dalam perizinan.
"Kami sudah jelaskan tadi. Sesuai prosedur administrasi sudah cukup," katanya.
Kendati demikian, Medy berjanji pihaknya akan melakukan pengecekan kembali ke lapangan jika ada persyaratan perizinan yang masih tercecer.
"Kami akan cek ke lokasi terkait perizinan tersebut. Di klausul permohonan sudah ada klausul, apabila informasi dan data yang disampaikan tidak benar, maka kami bisa mencabut," kata Medy.
(fat/fat)
