.webp)
"Nanti kami akan berkoordinasi dengan gubernur," katanya.
Ditanya perihal berapa honor dan tunjangan yang diterima bupati, mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember ini mengaku tidak tahu.
"Karena itu wilayah Kepala BPKAD Jember yang lebih tahu," katanya.
Secara terpisah usai melakukan sidak, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan ASN mengenai keberadaan Kepala BPKA Jember Penny sempat membuatnya bingung.
Atas kesimpang siuran informasi yang diterimanya perihal Penny, Legislator NasDem ini mengungkapkan, tidak tahu mana yang benar.
"Itu yang kami tidak paham ya, saat kami datang ke situ (ruang Kantor BPKA) disampaikan katanya datang ke DPRD, tapi yang satu bilang sedang sakit. Kami tidak tahu yang benar yang mana," katanya.
David menjelaskan kedatangannya ini untuk memastikan jalannya sanksi Gubernur Khofifah terhadap Bupati Jember Faida.
"Akan tetapi kami tetap pada tujuan awal, untuk pimpinan tertinggi di situ (BPKA Jember) untuk mematuhi surat keputusan gubernur. Terkait sanksi administratif dengan tidak membayarkan honor dan tunjangan kepada bupati," katanya.
Ditanya terkait tunjangan apa saja yang tidak dibayarkan, David mengakui juga tidak tahu, dan maksud dari sidak tersebut adalah untuk meminta informasi tersebut.
"Karena terkait tunjangan itu apakah mencakup semua, kan banyak multitafsir. Maka dari itu kami menanyakan dengan sidak ini. Tetapi secara luas, kami minta untuk tidak bayarkan karena sesuai isi dalam sanksi yang disampaikan dalam surat tersebut," pungkasnya.
(fat/fat)
