"Artinya ketika ada pemilu kita tidak memihak salah satu pihak, ketika pilkada juga demikian," tutur Wakil Rektor I Universitas Darussalam Gontor Dr Hamid Fahmy Zarkasyi kepada wartawan, Jumat (14/8/2020).
Menurutnya, Ponpes Gontor merupakan lembaga pendidikan yang mencetak para pemimpin dan politisi masa depan. Jika Ponpes Gontor memihak salah satu partai politik berarti dengan sendirinya akan menutup lembaga pendidikan.
"Gontor ini tidak memihak satu partai maupun ormas. Misal Gontor ini milik NU, maka orang Muhammadiyah nggak masuk. Demikian juga sebaliknya," jelas Hamid.
Hamid menambahkan sejak awal berdirinya Gontor, sudah memisahkan politik dari pendidikan. Namun politik pendidikan artinya tidak memilih pemimpin melalui partai politik, tetapi menciptakan pemimpin masa depan.
"Kita bersikap netral, tidak ada pernyataan sikap lembaga yang mengarah pada pemilihan salah satu calon atau bakal calon. Itu prinsip," tegas Hamid.
Sementara, dalam pandangan Gontor seorang pemimpin seharusnya memikirkan rakyat dan harus pro dengan rakyat. Ponpes Gontor tidak suka dengan pemimpin maunya berkuasa, tapi setelah berkuasa tidak memikirkan rakyat termasuk umat.
"Padahal ketika naik didukung oleh umat. Nah yang begini-begini Gontor mengkritisi tapi kan mengkritisi terhadap keadaan sah-sah saja," ujar Hamid.
"Mengkritik pemimpin sah-sah saja, dalam Islam menjadi perintah harus berani mengatakan sesuatu kepada pemimpin yang tidak adil tapi kita tidak berpolitik siapapun dari partai mana pun. Ponpes Gontor tidak ikut campur dalam urusan ini," pungkasnya. (fat/fat)