Tak Perlu Mundur, Petahana Wajib Cuti Saat Kampanye Pilkada 2020

Erliana Riady - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 17:25 WIB
Komisioner KPU Provinsi Jatim Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi, Muhammad Arbayanto
Foto: Erliana Riady
Blitar - Petahana tidak perlu mundur saat masa kampanye Pilkada Serentak 2020. Mereka hanya diwajibkan mengambil cuti di luar tanggungan negara, untuk menjaga netralitas ASN.

Komisioner KPU Provinsi Jatim Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi, Muhammad Arbayanto mengatakan, petahana yang wajib mundur dalam Pilkada 2020 jika maju sebagai calon pimpinan daerah lain.

"Misalnya, Bupati Tulungagung daftar di Pilwali Kota Blitar, maka dia harus mundur dari jabatannya," ujar Arbayanto usai melakukan sosialisasi pencalonan Pilwali Blitar 2020, di Kota Blitar, Rabu (12/8/2020).

Sesuai jadwal, pendaftaran pencalonan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada 4-6 September mendatang. Untuk itu Arbayanto meminta, pemimpin partai politik menyiapkan perlengkapan dokumen jauh-jauh hari sebelum pendaftaran. Jangan sampai masalah teknis yang sepele karena ketidakcocokkan data dalam dokumen membatalkan calon maju dalam konstestasi.

"Pengalaman di beberapa daerah, terjadi sengketa di Bawaslu karena masalah sederhana. Sebenarnya hal itu tidak perlu kalau perencanaan dan pra-tahapan dilakukan dengan baik oleh partai politik," tandasnya.

Beberapa dokumen syarat pencalonan untuk pasangan calon yang harus dilengkapi. Seperti surat rekomendasi dari partai politik yang harus ditandatangani ketua dan sekretaris. Dan Surat Keputusan (SK) kepengurusan partai politik juga harus disiapkan. SK kepengurusan dari partai harus sama dan presisi dengan SK yang ada di KPU kab atau Kota Blitar.

"SK kepengurusan partai yang di KPU Kota atau Kabupaten Blitar itu berasal dari KPU RI yang didapat dari Depkumham," jelasnya.

Sedang sejumlah syarat dari calon yang harus dilengkapi, yaitu KTP, surat keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) dan surat keterangan dari kepolisian.

"Sejumlah syarat dari calon ini juga jangan dilewatkan. Kalau lewat berarti harus ada perbaikan. Waktu perbaikan juga tidak panjang. Makanya parpol harus sering konsultasi dengan KPU terkait pencalonan," pungkasnya.

Seperti diketahui petahana baik di kabupaten maupun Kota Blitar bisa dipastikan maju kembali dalam Pilkada 2020 ini. Yakni pasangan Bupati Blitar Rijanto dan Wabup Marhaenis Urip Widodo serta Wali Kota Blitar Santoso berpasangan dengan kader Gerindra Tjujuk Sunario. Kedua bapaslon ini bahkan sudah mengantongi rekomendasi dari PDIP.

(fat/fat)