Kronologi Menpora Tidak Bisa Masuk GBT Hingga Muncul Interpelasi dari Golkar

Saat Menpora tak bisa masuk GBT karena pintu terkunci (Foto: Istimewa)

Surabaya - Fraksi Golkar DPRD Surabaya akan mengajukan interpelasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Interpelasi itu merupakan buntut tidak bisa masuknya Menpora Zainudin Amali saat melakukan kunjungan ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Minggu (3/11).

"Kami akan coba panggil dulu. Karena sampai hari ini Kadispora nggak respon. Jadi, ini bukan sikap saya pribadi tapi fraksi. Dan ini kita sudah merapatkannya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo kepada detikcom, Senin (4/11/2019).

Menurut Agoeng, Menpora Zainudin Amali dan rombongan datang ke GBT sekitar 15.00 WIB. Dalam kunjungannya itu, Agoeng mengaku hadir lebih dahulu. Namun setiba di sana, ia mengetahui akses pintu masuk GBT terkunci.

Mengetahui hal itu, ia kemudian mencoba mengontak pejabat terkait seperti Kadispora Afghani Wardani dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi untuk membuka kunci pintu stadion. Namun semua panggilan telepon itu tidak ada yang diangkat.

"Saya waktu itu datang duluan. Nggak ikut rombongan. Saya coba kontak Kadispora beberapa kali nggak diangkat. Saya telepon kepala Bappeko juga tidak diangkat," tutur Agoeng.

Upaya Agoeng menghubungi pejabat terkait tetap tidak berhasil sampai Menpora dan rombongannya datang. Alhasil menteri dari partai Golkar itu tidak bisa masuk.

"Menpora itu kan istilahnya pejabat kepanjangan tangan presiden. Ada Republik Indonesia di belakang. Beliaunya datang tapi nggak bisa masuk karena terkunci," ujarnya.

Agoeng juga menyebut, saat itu di area stadion GBT juga tidak ada satupun petugas yang berjaga. Padahal stadion merupakan aset pemkot.

"Di situ juga tidak ada pengelola atau penjaga nggak ada semua. Padahal ini kan aset harus dijaga. Nah, di situ nggak ada semua," kata Agoeng.

"Saya yakin kalau ada petugas pasti kontak ke atasannya untuk datang. Makanya saya kemarin sangat kecewa pak menteri itu datang meninjau tapi tidak bisa masuk," tambahnya.

Agoeng juga enggan jika alasan yang dikatakan Pemkot Surabaya karena misskomunikasi. Sebab jajaran pejabat yang ikut dengan menteri juga ada dari Jatim.

"Masak Kadispora Jatim datang, Kadispora Surabaya nggak ada. Sekarang ngomongnya misskomunikasi," tegasnya.

"Lah apa pejabatnya pemkot pada tidur tah. Pemerintahan itu nggak boleh tidur. Minimal kan punya aparat yang menjaga di situ. Ini menteri yang datang kan sudah jelas protokolernya," tandas Agoeng.

Halaman 1 2

Selanjutnya