Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), M Basri Budi Utomo, yang mengaku sebagai yang diberi kuasa oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengungkap awal mula konflik tersebut.
"Kami dapat kuasa dari wali kota dan suratnya ditandatangani tadi, tanggal 24 Februari. Selanjutnya kami akan bentuk tim advokasi. Tadi siang sudah melaporkan Wakil Wali Kota Tegal atas tindakan pencemaran nama baik dan rekayasa kasus yang terjadi di Jakarta pada 9 Februari lalu," ujar Basri kepada detikcom, Rabu (24/2).
Rekayasa kasus yang dimaksud Basri terjadi di hotel Century Park Jakarta tanggal 9 Februari pukul 02.00 WIB. Basri mengungkap saat itu wali kota Dedy berada dalam kamar sendirian dan tiba-tiba didatangi oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
"Klien kami saat itu di kamar sendirian dan didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro. Petugas mengatakan kedatangannya untuk melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan," bebernya.
Basri mengatakan hasil pemeriksaan dan penggeledahan Walkot Dedy saat itu nihil, tak ada barang bukti dan hasil tes urine negatif narkoba.
"Menurut pengakuan dari anggota Polda Metro Jaya itu, ternyata bersumber dari keterangan Wakil Wali Kota Tegal, Jumadi, yang dalam hal ini sebagai teradu," kata Basri.
Informasi itulah yang kemudian mendasari laporan Basri ke Polda Jateng. Wawali Tegal Jumadi, kata Basri, telah mencemarkan nama baik Walkot Tegal Dedy.
"Tadi diterima oleh wadirnya (Polda Jateng), karena kebetulan Direkturnya sedang pergi," jelasnya.
Diwawancara terpisah, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar F Sutisna, mengaku akan memeriksa aduan itu.
"Kita kroscek ke SPKT," kata Iskandar F Sutisna saat kepada wartawan beberapa hari yang lalu.
Menanggapi aduan di atas, Wawali Tegal Jumadi mengatakan dia akan menunggu perkembangan prosesnya terlebih dahulu.
"Saya nunggu saja perkembangannya. Nanti kita lihat perkembangannya," kata Jumadi singkat saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/2).
Jumadi juga membantah tudingan melakukan rekayasa kasus terhadap Walkot Dedy seperti yang disampaikan pihak GNPK-RI.
