.webp)
Dia menyebut dari pembahasan kasus di Kalurahan Ngunut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu. Sudarmanto pun menduga warga sengaja tidak melapor karena tahu kasus itu tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.
"Kasus yang sudah kami tangani di Ngunut ada 1.400 KTP, sudah kami register dan kami tindaklanjuti. Tapi di pembahasan kedua bersama Gakkumdu tidak memenuhi unsur pidana pemilu khususnya terkait pasal 184 dan 185 B, jadi masuknya pidana lain," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani megungkap jumlah KTP yang diduga dicatut mencapai 2.900. Hal itu terungkap dari hasil verifikasi faktual.
"Sekitar 2.900 KTP," ucap Ruslan kepada detikcom.
Ruslan menyebut pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan temuan tersebut. Sebab, penanganan kasus pencatutan bukan ranah KPU.
"Itu kan dokumen KTP digunakan paslon untuk disampaikan ke KPU sebagai bukti dukungan. Tugas kami kan verifikasi di lapangan dukungannya betul tidak, dan masyarakat bingung 'kok masuk dalam data dukungan (paslon)' lalu demo itu," ucapnya.
"Jadi kalau kewenangan kami hanya sebatas verifikasi benar tidaknya dukungannya itu, terlepas dokumen dari mana itu bukan kewenangan kami," lanjut Hani.
(ams/sip)
