Pengumuman Lur! Ngeyel Tak Bermasker di Bantul Bakal Didenda Rp 100 Ribu

Bantul -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menerbitkan peraturan baru terkait protokol kesehatan pencegahan virus Corona atau COVID-19. Para pelanggar yang tak bermasker saat keluar rumah bakal dikenai sanksi Rp 100 ribu.

Aturan itu tertuang Peraturan Bupati (Perbup) No. 79 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tak hanya mengatur sanksi pelanggar tak bermasker, masyarakat yang menghalangi seseorang menjalani karantina di rumah juga bakal kena sanksi administrasi Rp 500 ribu. Perbup itu ditandatangani Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono pada tanggal 20 Juli 2020 lalu.

"Penerbitan Perbup ini karena sampai saat ini penularan COVID-19 masih terus terjadi dan ada kecenderungan terus meningkat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis saat jumpa pers di Kompleks Parasamya Kantor Bupati Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Kamis (23/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengingat hingga saat ini jumlah penderita COVID-19 yang masih menjalani perawatan sebanyak 58 orang. Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi yang tercatat di Bantul sejak munculnya kasus Corona.

"Kemudian untuk Perbup yang telah kita terbitkan juga kita masukkan sanksi. Sanksi dalam Perbup bukan tujuan utama tapi tujuan utama pencegahan COVID-19 dengan menerapkan kebiasaan baru saat beraktivitas," ujarnya.

"Karena kalau banyak orang kena sanksi berarti tujuan Perbup tidak berhasil. Maka diharapkan sekalipun ada sanksi seminimal mungkin masyarakat tidak kena sanksi dengan asumsi bahwa mereka bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai kewajibannya," imbuh Helmi.

Penerapan sanksi ini akan mengikuti kondisi ketentraman masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ada sejumlah tahapan dalam pelaksanaan sanksi ini pertama berupa teguran, kedua larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat.

Ketiga, pembinaan yang bersifat edukatif, di antaranya bela negara, kerja sosial, mengamankan KTP selama 14 hari.

"Keempat, tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 14 hari atau denda administratif sebesar Rp 100 ribu," katanya.

Kegiatan masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan pun bakal dijerat sanksi. Pertama berupa teguran tertulis lalu kedua penutupan atau pembubaran paksa kegiatan masyarakat dan/atau pencabutan izin. Giat penutupan ini bakal dilakukan untuk kegiatan yang sebelumnya sudah mengantongi izin seperti keramaian dan toko swalayan.

"Sanksi untuk pelaku perjalanan, teguran tertulis dan atau upaya paksa untuk melakukan karantina rumah. Jadi sanksi yang menghalangi karantina rumah atau isolasi teguran tertulis dan atau denda administratif sebesar paling banyak Rp 500 ribu," ucapnya.

Helmi menyebut pihaknya bakal segera menyosialisasikan peraturan ini. Ujung tombak penegakan aturan ini ada di jajaran Satpol PP.

"Untuk pelaksanaan sanksi akan dilakukan jajaran Satpol PP. Karena jajaran Satpol PP masuk dalam jajaran penegakkan hukum di Gugus Tugas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul, Yulius Suharta mengatakan adanya Perbup tersebut pihaknya kini bisa menindak para pelanggar. Yulius memastikan aturan ini bakal disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum penegakan sanksi.

"Kami akan beri kesempatan untuk mensosialisasikan karena namanya aturan, regulasi harus disosialisasikan diinformasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya