Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menabuh genderang perang dengan para mafia calo pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Praktik ilegal tersebut bakal dibongkar hingga ke akarnya.
Hal itu diungkapkan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia menyebut praktik penempatan PMI secara ilegal menjadi perhatian khusus negara.
"Kita sedang memerangi cara-cara dan praktik penempatan ilegal bahkan kita ingin memenjarakan siapapun mereka yang kita kategorikan mafia dan sindikat dan selalu saya katakan negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh dikendalikan oleh mereka yang disebut mafia. Siapapun beking di belakang mereka, saya akan menghadapi mereka. Genderang perang sudah saya tabuh dan peperangan total ini tidak akan pernah saya hentikan," ucap Benny saat ditemui di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (16/9/2021).
Benny mengatakan pihaknya sudah mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi untuk melindungi para pekerja migran. Sehingga dirinya siap berada di garda terdepan untuk memberantas mafia PMI ilegal.
"Saya mendapatkan perintah Presiden untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki bagi anak-anak bangsa yang disebut pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Pihaknya juga mengultimatum kepada para sindikat pemberangkatan pekerja ke luar negeri secara ilegal untuk tak main-main. Benny mengatakan pihaknya tak akan mentolerir para pelaku kejahatan tersebut.
"Jadi tidak boleh di kepala, di otak, ada mafia seolah dengan uang yang mereka miliki bisa mengendalikan, keliru. Tidak boleh dengan uang yang mereka miliki seolah mereka bisa membayar aparatur negara untuk meloloskan setiap bisnis kotor mereka," ucapnya.
"Negara punya hukum, punya aparatur negara dan tentu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sekali lagi pesan saya ini sebagai mimpi buruk kepada mereka yang disebut mafia dan sindikat," kata Benny menambahkan.
Benny juga mengajak lembaga lain salah satunya lembaga pendidikan untuk ikut memerangi sindikat tersebut. Dia mengajak untuk sama-sama melindungi PMI.
"Kerja sama tidak hanya penempatan, bagaimana kerja sama perlindungan kepada pekerja migran kita. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan ke PMI dan keluarganya. Perlindungan ekonomi dan sosial dan hukum. Perlindungan sebelum mereka bekerja, selama mereka penempatan bekerja dan selama mereka tidak lagi bekerja dan menjadi PMI purna. Itu dimensi perlindungan yang diamanatkan UU 18 2017. Ini tanggung jawab besar," katanya.
(dir/mud)